Oleh :
Muhammad Riza Nugrafitra / Mahasiswa Ilmu Pemerintahan dari perguruan tinggi Universitas Padjajaran
BUTOTA (Perspektif) – Seperti yang kita ketahui bahwasannya virus corona atau COVID-19 ini sudah menjadi pandemi yang artinya telah mempengaruhi banyak orang dan tentunya bukan suatu hal yang mudah agar dapat menangani permasalahan seperti ini. Perlu adanya keserasian dari berbagai belah pihak seperti tenaga medis, pemerintah, dan juga masyarakat. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia dapat dikatakan negara terbelakang berdasarkan kasus terdahulu yang ada di asia tenggara yang terkena dari dampak virus corona ini.
Pada awalnya virus ini menyebar dari China ke negara di sekitarnya seperti singapura, korea selatan, Malaysia, dan masih banyak lagi bahkan sampai ke eropa sampai pada akhirnya Indonesia pun terkena dampaknya yang pada saat itu diperkirakan bahwa virus ini tak akan sampai masuk ke Indonesia dengan alasan bahwa virus tersebut tidak akan bertahan lama di dalam iklim tropis seperti Indonesia ini. Namun, kenyataannya hal ini terbantahkan dengan adanya dua kasus pertama di Indonesia yang terkena virus COVID-19. Dalam menghadapi permasalahan seperti ini, komunikasi menjadi hal yang penting guna menyampaikan informasi dengan benar, akurat dan tentunya harus transparan atau terbuka.
Masyarakat Indonesia menilai bahwa kinerja pemerintah tidak maksimal dalam memberikan komunikasi yang baik karena dinilai menutup – nutupi kasus COVID-19 di Indonesia. Kemudian Pemerintah juga dianggap memberikan informasi yang minim terhadap jumlah pasien dan lokasi-lokasi penularan corona, bertolak belakang dengan tindakan negara lain dalam mengatasi penyebaran pandemi COVID -19 ini yang dimana sangat terbuka kepada publik atau masyarakatnya dan pada akhirnya menimbulkan kegelisahan.
Hal demikian terjadi karena identitas korban tidak di buka untuk publik dan sementara publik atau masyarakat menginginkan informasi secara rinci dan jelas agar mereka dapat melakukan antisipasi agar terhindar dari virus corona. Masyarakat berharap kejelasan informasi dapat mereka terima dengan demikian mereka bisa menghindari lokasi penyebaran berdasarkan kasus korban – korban yang ada, paling tidak masyarakat bisa menghindari dimana tempat virus itu berada dan pada akhirnya dapat memunculkan rasa aman dan ketenangan pada masyarakat di tengah kepanikan yang melanda.
Dalam sudut pandang pemerintah, terkait alasan mengapa pemerintah terkesan menutup – nutupi dan pemerintah memberikan pernyataan bahwasannya hal tersebut dilakukan guna melindungi identitas korban terkena COVID-19. Pemerintah memberikan penjelasan terkait kemungkinan yang dapat terjadi apabila data korban diungkap kepada publik seperti mengkhawatirkan korban jadi diasingkan oleh masyarakat sekitarnya, kemudian pemukiman tempat ia tinggal harga tanahnya jadi turun atau sepi peminat, dan lain sebagainya. Terbutki seperti yang terjadi pada 2 kasus pertama di Depok yang dimana walikota Depok mengungkapkan ke publik terkait data pribadinya itu.
Lantas kemudian walikota Depok itu mendapati kemarahan dari pihak keluarga dan dari korban itu sendiri karena merasa ia menanggung beban psikologis dan berdasarkan pengalaman tersebut saat ini pemerintah terkesan lebih berhati – hati dalam menangani korban yang terkena COVID-19 ini karena menganggap tingkat pemahaman masyarakat Indonesia pun tidak seperti negara lain. Perbedaan pendapat, sudut pandang dan juga pemahaman yang beragam tentunya khawatir akan menimbulkan permasalahan di masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh saja, penolakan dari masyarakat ketika pemerintah melakukan pemulangan 238 mahasiswa yang ada di Wuhan dan menjadikan Natuna sebagai tempat observasinya. Jadi, hal – hal seperti itulah yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk menangani kasus pandemi ini.
Rasanya tak mungkin apabila pemerintah tidak memberikan suatu hal yang terbaik demi rakyatnya sendiri. Permasalhan lain yang muncul juga yaitu adalah timbulnya berita – berita palsu atau hoax di kalangan masyarakat, banyaknya informasi yang salah kaprah mengenai virus ini dan juga terkesan melebih – lebihkan yang akhirnya timbul keresahan di masyarakat. Hal ini mungkin juga terjadi akibat komuniasi yang diberikan pemerintah belum maksimal yang dimana peran pemerintah untuk mengisi kepercayaan masyarakat tidak dapat terpenuhi alhasil ada pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi ini. Oleh sebab itu kita harus lebih berhati – hati dalam menerima informasi yang beredar di tengah musibah yang sedang menerpa negeri kita ini.
Melihat perkembangan virus corona yang semakin parah di Indonesia, Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan masa darurat virus Corona selama 3 bulan sampai 29 mei 2020. Alhasil banyak sekolah – sekolah, perguruan tinggi, sektor perekonomian yang diliburkan atau belajar dan bekerja di rumah sebagaimana instruksi pemerintah dan antisipasi agar persebaraan corona tidak semakin parah. Adapun arahan untuk mengisolasi diri dirumah selama 14 hari guna mengetahui apakah seseorang terkena COVID-19 ini atau tidak dan sekaligus menekan laju korban dari virus tersebut.
Tercatat hingga hari ini 20 maret 2020, sudah ada 369 kasus positif COVID- 19 dan jumlah kematian 17 berhasil sembuh dan meninggal dunia 32 dengan presentasi kematian 8,37% sehingga membuat Indonesia menjadi negara dengan presentase kematian tertinggi di asia tenggara. Menanggapi kejadian tersebut pemerintah sebenarnya sudah memberikan arahan agar masyarakatnya tetap berada dirumah dan meminimalkan kegiatan diluar rumah apalagi kegiatan yang berkumpul dengan orang banyak.
Meskipun pemerintah telah memberikan berbagai arahan dan instruksi masih banyak saja masyarakat yang kurang sadar mengenai dampak dari virus ini. Memang sangatlah sulit bagi pemerintah untuk mengatur masyarakat yang beragam dan berbeda pemikiran, pandangan, dan juga pemahaman akan COVID-19 ini ditambah juga Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat luas, jadi sangat sulit bagi pemerintah untuk mengatasi semuanya. Pada situasi seperti ini, peran masyarakat pun sangat penting.
Masyarakat sendiri harus sadar bahwa dengan adanya arahan untuk berdiam diri dirumah atau bahkan sebagian orang mendapati libur baik itu sekolah, kerja, kuliah dan lain sebagainya. Masyarakat diharapkan jangan sampai salah kaprah dengan memanfaatkan momen ini untuk pergi bermain, berlibur, atau apapun itu yang berpotensi menambah pelebaran infeksi dari pandemi ini. Kita harus paham bahwasannya pemerintah tidaklah dapat berkerja sendiri tanpa adanya dukungan dan kesadaran masyarakatnya untuk saling sinergis melawan virus ini.
Komunikasi yang diberikan oleh pemerintah rasanya memang terkesan menutup – nutupi. Namun, hal ini dilakukan dengan berbagai alasan yang cukup bisa dipertimbangkan. Walaupun sebagian besar masyarakat menilai bahwa pemerintah belum memberikan yang terbaik terhadap permasalahan pandemi ini dan kita pun tidak bisa menyalahkan salah satu pihak karena ini adalah musuh bersama dan oleh karena itu dalam menghadapinya tidak bisa satu pihak saja.
Jika memang benar kinerja pemerintahan itu sendiri yang kurang maksimal karena berbagai macam faktor seperti peralatan medis yang kurang, sektor kesehatan yang belum memadai ataupun memang pemerintahnya itu sendiri yang tidak siap dan tidak sigap dalam menanganinya. Paling tidak kita sebagai masyarakat seharusnya sadar dan membantu pemerintah dengan mengikuti instruksi yang diberikan.
Jika pemerintah belum memberikan yang terbaik setidaknya kita sebagai masyarakat jangan sampai memperparah keadaan dari penyebaran COVID-19 ini. Tetaplah ikuti anjuran untuk berdiam diri dirumah sampai waktu yang ditentukan dan semoga saja penyebaran pandemi cepat berlalu dan jangan sampai pandemi ini memakan korban lebih banyak lagi baik di Indonesia maupun di negara – negara lain. (***)
Artikel Ini sudah terbit pada Sabtu 21 Maret 2020 di https://www.kompasiana.com
