Butota (Daerah) – Kabupaten Gorontalo, Dalam upaya penguatan pencegahan penyebaran virus covid-19, DPRD Kabupaten Gorontalo menemukan informasi yang dirasa janggal terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini terungkap pada rapat unsur pimpinan yang digelar di Rumah jabatan Ketua DPRD pada, Rabu (1-4-2020).
Ketua Fraksi HanGer (Hanura-Gerindra) Suwandi Musa mengungkapkan bahwa saat ini Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan anggaran dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona, dengan memanfaatkan dana tak terduka pada APBD dan Kas Daerah. Namun Kata Suwandi, terinformasi telah terjadi devisit anggaran pada ABPD Kabupaten Gorontalo di masa Empat bulan berjalan di Tahun Anggaran 2020 ini.
“ Kami telah menggelar rapat Pimpinan baik Fraksi maupun Pimpinan DPRD, terkait dengan upaya kita dalam rangka lebih memberi penguatan terhadap pencegahan Covid-19. Dalam rapat itu ada beberapa informasi yang coba kita sampaikan, dan kita berharap ini hendaknya menjadi sikap DPRD Kabupaten Gorontalo. Yang pertama bahwa peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2020, itu telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya dengan memaksimalkan pencegahan maupun tindakan pengobatan atau kuratifnya dengan memanfaatkan anggaran tak terduga APBD dan Kas Daerah. Tapi persoalannya hari ini, bahwa Kabupaten Gorontalo itu memasuki bulan keempat TA 2020 (anggarannya) terinformasi sudah devisit. Disatu sisi, pada pembahasan APBD kemarin oleh DPRD bersama pemda Kabupaten Gorontalo, APBD kita itu berimbang. Harusnya informasi bahwa APBD itu devisit pada perhitungan atau pada akhir Tahun anggaran atau (setidaknya) pada perubahan, itu idealnya. Tapi baru bulan ketiga (yang) memasuki bulan keempat kemudian tiba-tiba ada APBD informasinya devisit, maka muncul pertanyaan besar ada apa yang terjadi…???…???,” Urai Suwandi.
Bahkan terungkap, oleh Suwandi mengatakan ada salah satu Fraksi yang mengatakan ini bukan Devisit melainkan praktek korupsi jika hal itu benar terjadi. Sehingga, pihaknya me warning pemda Kabupaten Gorontalo dalam hal pengelolaan dana pencegahan penyebaran corona virus.
“ Oleh teman –teman tadi pada rapat pimpinan Fraksi, ada satu Fraksi yang sangat tegas mengatakan kalau APBD dibulan ketiga yang baru memasuki bulan keempat kemudian ada informasi ternyata Devisit, itu sesungguhnya bukan devisit tapi itu adalah korupsi. Oleh karenanya kita mewarning kepada Pemda Kabupaten Gorontalo terkait dengan pencegahan corona virus,” Kata Suwandi.
Suwandi menjelaskan, saat ini Kabupaten Gorontalo masih diposisi zero positif covid-19 sehingga upaya Pemda harusnya melakukan upaya pencegahan. Kata Suwandi, terinformasi penanganan pencegahan yang dilaksanakan lebih banyak membagi uang kepada masyarakat, pihaknya berharap Pemda agar tidak sembarangan menggeser anggaran sehingga tidak terkesan mubazir.
“ Kita semua tahu bersama, Kabgor sampai dengan hari ini masih zero positif. Oleh karena masih diposisi zero positif, harusnya upaya pemda kabgor adalah lebih menitik beratkan atau lebih focus kepada upaya pencegahan. Dalam bentuk memberikan alat pelindung diri (ADP) kepada para medis, sosialisasi kemudian penyemprotan disinvectan pada kawasan-kawasan perumahan penduduk dan edukasi itu yang utama harus dilakukan oleh Pemda. Bukan kemudian hari ini, kami anggota DPRD khususnya pimpinan Fraksi mendengar beberapa informasi bahwa (kegiatan pemda) sudah bagi-bagi uang kepada abang-abang bentor. Memang informasi belumlah akurat, tapi kalau ini benar maka DPRD Kabgor sungguh sangat mengutuk dan menyesalkan sikap seperti itu. Karena apa, Pemerintah pusat telah mengalokasikan (anggaran sebesar) Rp. 400 Triliun lebih untuk penanganan Covid ini dan Pemerintah Provinsi Gorontalo ada sekitar 74 Miliar sementara di Kabgor, pemda belum memunculkan sebetulnya apa kebutuhan terkait dengan pencegahan ini. Oleh karenanya tadi berkembang pada rapat pimpinan Fraksi, kami mendesak untuk segera mengundang TAPD dan meminta mereka untuk memaparkan apa (sebenarnya) yang menjadi kebutuhan, jangan sembarang main geser, jangan sampai mubazir ini (anggaran). Sekali lagi saya ingin menegaskan dalam rapat pimpinan fraksi tadi, kabgor pada umumnya provinsi Gorontalo belum terpapar atau masih zero. Kalau kemudian sudah ada upaya-upaya, jangan sampai mubazir ini,” Jelas Suwandi.
Terakhir, Suwandi meminta kepada Pemerintah Daerah agar jangan sampai memancing diair keruh. Dalam hal tersebut, suwandi menjelaskan Pemerintah Pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam hal penangan pencegahan penyebaran corona virus. Bahkan kata Suwandi, telah ada kesepakatan antara Pemerintah, KPU dan Bawaslu terhadap penundaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Sehingga, anggaran yang sebelumnya sudah dihibahkan kepada penyelenggara yang bisa digunakan dan tidak sembarang main geser.
“ Pemerintah pusat dengan berbagai kebijakannya telah memberi, misalnya Listrik 450 watt digratiskan selama Tiga Bulan, 900 Watt hanya 50%, ini kan upaya pemerintah. Jangan sudah dikasih ini penambahan kuota penerima bantuan non tunai dari pemerintah, kita berharap kepada Pemda Kabgor agar jangan memancing diair keruh. Tadi juga berkembang bahwa dengan adanya kesepakatan bersama antara Pemerintah, KPU dan Bawaslu, keliatannya 99,9 % Pilkada ini akan ditunda dan tinggal menunggu Perpu saja. Nah, kalau bicara Perpu saya pastikan tidak harus menunggu Satu atau Dua bulan, tapi paling mungkin Satu minggu atau 10 hari kedepan kita sudah bisa tahu dan sekali lagi kami bisa pastikan Pilkada ini ada ditunda. Disana ada dana kurang lebih Rp. 60 Miliar yang dihibahkan oleh pemda melalui APBD, bah ini kan kita bisa geser lagi (sehingga) kenapa Pemda saat ini sudah main geser. Jangan sampai ada opini yang dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu bahwa DPRD tidak setuju dengan hal itu, (olehnya) hari ini kita katakana bahwa seluruh pempinan Fraksi dan seluruh anggota DPRD sepakat bahwa apapun yang dilakukan oleh Pemda Kabgor terkait dengan penanganan ini, kita siap mendukung. Hanya, hendaknya ini terukur.” Tegas Suwandi. (B-FN)
