Butota.id (nasional) – Jakarta, Dalam rangka pengawasan pada penggunaan anggaran penanggulangan penyebaran covid-19 di Indonesia lebih khusus di Provinsi Gorontalo, Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk mengawasi dana covid-19 tersebut. Hal ini terungkap disela rapat Pimpinan DPR RI yang didampingi pimpinan komisi VI, komisi XI dan Banggar terkait konsultasi dengan menteri BUMN, Bank Himbara, OJK, Bank Indonesia, BIN dan KPK tentang skema penyelamatan perbankan akibat covid-19.
Rachmad Gobel mengatakan bahwa Saat ini Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia sementara fokus menghadapi pandemi Covid-19. Dimana kata Rachmad, pengawasan sangat diperlukan sebab banyak uang rakyat yang di geser untuk penangan pandemi ini.
“ Saya berharap semua Dana Covid-19 dari pusat dan daerah terkelola secara transparan,vakuntabel, serta tepat sasaran dalam pemanfaatannya. Lebih khusus yang ada di Daerah pemilihan saya. Oleh sebab itu saya meminta KPK bisa mengawasi Dana Covid-19 dengan baik,” ungkap Rachmat Gobel.
Ditambahkan, dampak yang dirasakan masyarakat akibat pandemi ini tentu sangat memperihatinkan. Apalagi untuk ,wilayah yang saat ini sedang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Rachmad meminta agar Pemerintah harus lebih peka dan tepat dalam penggunaan dana covid.
“ Ekonomi Nasional mulai lemah, banyak UMKM gulung tikar dan ekonomi masyarakat sangat memprihatinkan, oleh sebab itu Pemerintah harus peka dan harus menggunakan Dana Covid-19 untuk mereka yang terdampak, “ tegas Rachmat Gobel.
Terkahir, Rachmad menegaskan agar ratusan miliar anggaran penanggulangan Covid-19 yang dialokasikan oleh Pemerintah di Gorontalo harus tepat sasaran dan teralokasikan sebagaimana mestinya.
” Sekitar 170 miliar dana Covid-19 di Gorontalo yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten dan kota harus teralokasikan dengan baik, sehingga target dalam penanganan Covid-19 di Goorntalo bisa (segera,red) tercapai, ” Tutup Rachmad. (B5)
