Butota.id (Daerah) – Provinsi Gorontalo, Polemik atas rencana Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menggeser anggaran beasiswa mahasiswa untuk penanganan covid-19, berbuntut aksi baku balas pantun dari kedua pihak. Pasalnya, jawaban atas protes mahasiswa terkait dengan pergeseran itu dinilai tak paham dan tidak memberikan solusi.
Sandi S. Mobi Presiden BEM Stimik Iksan Gorontalo, sangat menyayangkan pernyataan Kepala Seksi Program Dikbudpora Provinsi Gorontalo Since Ladji. Dirinya menilai, Since Ladji tidak paham dan tak memberikan solusi.
“ Saya Menyangkan atas isi dari berita tersebut, Kepala Seksi Dikbudpora tersebut kurang memahami atas tuntuan dari teman-teman Mahasiswa dan justru tidak memberikan solusi dari tuntutan mahasiswa terkait pergeseran anggaran beasiswa dalam penanggulangan covid-19, dan mementingkan anggaran lain daripada beasiswa. Ini yang menjadi pertnyaan besar buat kami para mahasiswa? Kenapa harus anggaran untuk pendidikan yang di korbankan sedangkan banyak anggaran untuk pekerjaan proyek tidak di geser pada penaggulangan covid 19…? bahkan lebih parahnya kepala seksi dikbudpora justru tidak mampu menerima kritikan dan masukan sesuai dengan apa yang dia sampaikan bahwa pemerintah anti terhadap krtikan, tapi malah justru mengungkit nama-nama penerima beasiswa tahun kemarin yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan tuntutan kami bahkan kami tidak meminta beasiswa tersebut di tahun kemarin,” Ketus Sandi.
Sandi menambahkan, perihal ungkit nama penerima beasiswa pada gelombang sebelum pandemi covid-19 itu menunjukan ketidak ikhlasan pemerintah Provinsi Gorontalo. Bahkan Kata Sandi, Yang disampaikan Kepala Seksi Program Dikbudpora Since Ladji malah bertentangan dengan apa yang dimaksudkan pada program unggulan Pemerintah itu.
“ Penerima beasiswa yang di maksud termasuk saya adalah penerima pada tahun anggaran/gelombang sebelum pandemi covid19 ini, sehingga hal tersebut sudah selesai. dan pada tahun 2020 ini saya dan teman-teman Yang di tuliskan tidak terdaftar dalam nama penerima beasiswa, oleh sebab itu kami melakukan gerakan ini atas dasar keterpanggilan melihat kondisi ekonomi yang tidak stabil di tengah pandemi ini. Terlebih mahasiswa beberapa pekan kedepan akan melakukan pembayaran SPP, Sehingganya dengan di cairkan beasiswa yang di kucurkan pada tahun ini setidaknya bisa meringankan beban orang tua dan mahasiswa itu sendiri. Bagaimana dengan mahasiswa yang orang tua nya kehilangan pekerjaan ataupun terhenti karena sesuai aturan pemerintah (PSBB)?. Saya pun menyakan kenapa hanya beberapa nama yang di tuliskan dalam berita tersebut. Jadi jelas apa yang di sampaikan oleh kepala seksi Dikbudpora bukan merupakan solusi bahkan terkesan mahasiswa yang telah di berikan beasiswa oleh gubernur harus mengucapkan terimah kasih dan tidak bisa di kritik lagi. Bahkan dengan pernyataan dari kepala seksi tersebut menunjukan pemerintah tidak ikhlas dalam melayani masyarakat,” Tambah Sandi.
Hal senada juga diungkapkan Ismail Aziz, mantan Presiden BEM Universitas Muhammadiyah Gorontalo 2018-2019 ini menyebut Dikbudpora tidak bijak menyikapi kritikan atau tuntutan pemuda dan mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa juga adalah pihak yang menerima dampak civod-19.
“ Menyikapi Pernyataan ibu kepala seksi progam Dikbudpora itu, sangat disayangkan ada pernyataan yang terkesan tidak bijak menyikapi persoalan apa yang menjdi kritikan atau tuntutan teman-teman pemuda dan mahasiswa terkait Pergeseran anggaran beasiswa yang di geser untuk penanganan Covid-19. Menurut kami ini tidak tepat karena penerima beasiswa juga terkena dampak dari covid-19 kenapa harus di pangkas, kalau alasannya karena untuk Covid-19 menurut hemat kita Para penerima beasiswa juga ini Terkena dampak dari Covid-19. Jangan malah menyebut-nyebut penerima beasiswa yang di tahun sebelumnya, Kita pun merasa tidak ada persoalan dengan disebut menikmati beasiswa tersebut. Namun, setidaknya Ibu Kepala seksi bisa lebih Arif untuk menyikapi hal tersebut, Kita saja yang menikmati beasiswa tersebut sebelum pandemi sudah merasa cukup bermanfaat apalagi yang akan menerima beasiswa di tengah pandemi covid-19 ini mungkin akan sangat dan lebih bermanfaat bagi mereka. Dan kalau benar pemerintah tidak anti kritikan seharusnya pernyataan dari ibu Kepala seksi program Dikbudpora tidak seperti itu dimana sambil menyebut-nyebut nama penerima beasiswa di tahun yang sebelumnya. Kami berpikirnya ini bentuk ke khawatiran saja dari pihak Dikbudpora tersebut terkait dengan kritikan yang kami bangun tentang pergeseran anggaran beasiswa tersebut,” Urai Ismail.
Lebih lanjut, Ismail menyebutkan bahwa dalam daftar pergeseran anggaran antar SKPD yang diperuntukan untuk penanganan Covid-19 tidak disebutkan item pergeseran beasiswa. Sehingga, Ismail meminta transparansi seluruh anggaran penanganan covid untuk diurai ke public beserta hasilnya.
“ Kitapun tau informasi tentang Daftar pergeseran antar SKPD dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 TA 2020, tidak ada disebutkan tentang pergeseran anggaran Beasiswa Tersebut. Tiba2 kita dapat informasi beasiswa yang digeser untuk penanganan covid-19 tapi tidak ada dalam daftar pergeseran anggaran tersebut. Disini kita bisa melihat siapa yang sebenarnya kosong isinya dan tidak paham. Kami hanya ingin seluruh anggaran penanganan Covid-19 harus di transparansikan ke publik jangan main sembunyi sembunyi dengan persoalan ini, Pada Prinsipnya kita akan tetap terus memgawal Persoalan ini sampai Tuntas.” Tegas Ismail.
Kepala Dikbudpora Provinsi Gorontalo Yosef P. Koton pada klarifikasinya terkait dengan pengungkitan nama-nama penerima sebelum pandemi covid-19 menjelaskan bahwa tanggapan tersebut berdasarkan kritikan sebelumnya. Dimana pihak yang sudah bukan lagi penerima beasiswa, kata Yosef seharusnya bersyukur atas bantuan beasiswa dari Pemerintah terutama pada penyampaian kritikan yang tidak sesuai dengan fakta.
“ Tapi kan yang menulis mereka-mereka itu, yang disampaikan itu bahwa gubernur menggeser anggaran beasiswa. Pada intinya mereka itu harus bersyukur bahwa sudah diberikan beasiswa, (apalagi,red) yang disampaikan itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya,” Jelas Yosef.
Lebih lanjut Yosef mengharapkan agar para mahasiswa bisa bersabar sebab anggaran pemprov saat ini diprioritaskan untuk menangani covid-19 hingga nanti berakhir. Sebab kata Yosef, tidak ada cara lain karena semua anggaran semua terserab untuk itu.
“ Akibat pandemi Covid-19, pendapatan pemerintah pusat dan daerah baik yang berasal dari DAU maupun PAD mengalami penurunan sebesar Rp.361 miliar, sehingga alokasi belanja pemerintah juga harus disesuaikan atau refocusing. Termasuk anggaran di Dikbudpora yang terkena imbas dari refocusing anggaran. Dikbudpora tinggal menyisakan DAK Fisik, DAK non fisik (BOS), honor GTT/PTT dan program/kegiatan yang sedang berjalan yang tidak bisa di refocusing. Saya berharap agar adik-adik mahasiswa bisa bersabar karena anggaran kita lebih diutamakan untuk Covid dengan harapan pandemi ini segera berakhir, sehingga ini (Beasiswa) bisa diprioritaskan di APBD-P ” Tutup Yosef. (B1)
