Butota.id (Daerah) – Gorontalo Utara, Terkait dengan belum adanya revisi tata ruang, serta belum nampak kepatuhan terhadap Undang-undang lingkungan di Kabupaten Gorontalo Utara, pun menuai sorotan. Pasalnya, Sejak Kepemimpinan Bupati Indra Yasin dan Wakil Bupati Thoriq Modanggu, dinilai tidak mampu membangunkan para pejabatnya dari metode kerja asal bapak senang (ABS).
Kepada Butota, Aktifis Gorontalo Utara Frengky Biki mengatakan bahwa dirinya merasa perihatin atas kinerja para pejabat eselon dua yang diduga memiliki cara berfikir Asal Bapak Senang. Dirinya menyikapi jabatan yang disandang oleh kepala dinas di pemda Gorut yag dinilai belum layak menjabat itu.
” Saya sebagai masyarakat Gorut, merasa perihatin dengan kinerja para pejabat eselon II di lingkungan Pemerintahan Gorontalo Utara. Para Kadis – kadis ini saya nilai belum layak dan tidak sanggup menjalankan amanah untuk mensejahterakan rakyat. Seharusnya merasa malu ketika kinerjanya dinilai Amburadul, belum sepenuhnya mampu menata tata kelola pemerintahan bahkan oknum-oknum kadisnya masih sempoyongan. Padahal Bupati memberi amanah untuk membantunya dalam kinerja didaerah, tapi diduga kesanggupan itu tidak direalisasikan dengan baik oleh oknum-oknum kadis dipemerintahan Gorontalo Utara,” Kata Frengky.
Frengki berharap agar Bupati Gorut Indra Yasin dan Wabup Thoriq Modanggu bisa mempertimbangkan kembali para eselon II yang dibawahinya saat ini.
” Pak Bupati dan Pak Wabup harusnya mempertimbangkan kembali para kadis yang sudah diberikan jabatan namun menggunakan konsep ABS itu, dan memberikan jabatan strategis itu kepada orang yang layak dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas agar Gorut bisa maju dan menyandang kejayaannya dengan mendudukkan orang orang yang berkompeten dan yang memiliki kompentensi, dalam menjalankan tugas membantu Bupati dan wakil bupati. Untuk urusan tata ruang saja harus tertunda dengan berbagai alasan, ini berbicara nasib warga pak, makanya tidak boleh ditunda dan melapor yang bagus-bagus saja ke pimpinan,” Tutup Frengky.
Terkait dengan kendala perihal revisi RT RW, Ketua YLBHIG Cabang Gorut sekaligus Advokat Tutun Suaib SH, menanggapi pernyataan kabid penataan ruang dinas PUPR. Menurut Tutun, apa yang disampaikan Kabid tersebut merupakan alasan yang tidak masuk akal.
” Tahap awalnya saja belum rampung dengan alasan waktulah ditambah lagi dengan alasan terkendala dengan pandemi Covid lah, kalau saya nilai semua hanya alasan yang tidak masuk akal, Kata Tutun.
Lebih lanjut, Tutun merasa miris dengan ketidakmampuan pejabat dalam menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan kerakyatan. Menurut Tutun, jika tak mampu mengemban amanah, sang Kabidpun diminta mundur.
” Itu merupakan tugas anda jangan memakai banyak alasan yang tidak masuk akal, kalau memang tidak mampu mundur saja dari jabatan itu karena seakan akan memperlihatkan ketidak mampuannya dalam melaksanakan tugas. Saya berharap agar revisi RTRW ini tidak berlarut larut, kasihan masyarakat dikarenakan ketidak mampuan kabid Tata Ruang PUPR dalam mengemban tugas dan terlalu banyak alasan, dan sekali lagi saya meminta agar kabid tersebut mundur saja dari jabatannya,” Tutup Tutun Suaib SH
Pada peberitaan sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo Utara melalui Kabid Penataan Ruang Abdul Rahman, ketika diklarifikasi Butota mengatakan bahwa revisi perubahan RTRW tersebut belum ditindak lanjuti. Menurut Abdul Rahman, kegiatan RTRW masih tahap awal sebab terkendala dengan pandemi covid.
” Untuk Rumah yang daerah dimana yang masih kena dalam kawasan ,RTRW nya belum selesai yang tahap awalnya belum rampung, akibat keterbatasan waktu juga makanya penyusunan dokumennya belum selesai. Tahun ini dilakukan lanjutan untuk RTRW-nya, cuman karena adanya Pandemic Covid ini, apa lagi Gorut sudah masuk Zona merah dengan penambahan pasien positif lagi yang terus bertambah, maka kegiatan ini tertunda. Intinya penyusunan Dokumennya belum selesai makanya belum tercover semuanya ujar Abdul Rahman, ” Tutup Abdul Rahman. (tr01)
