Kisruh Internal DPW PPP, Abdullah Karim : Cecen Itu Bukan Pemilik Partai

1187
Foto : Pinterpolitik

Butota.id (politik)  Gorontalo – Menanggapi pernyataan Sekertaris Wilayah PPP Provinsi Gorontalo, ditanggapi oleh Ketua Majelis Pertimbangan (KMP) PPP Abdullah Karim. Dirinya menyebutkan bahwa Partai bukanlah milik pribadi, sehingga pernyataan tersebut harus bisa dibuktikan dengan keputusan resmi sesuai yang termaktub pada AD/ART Partai berlambangkan Ka’bah itu.

Bahkan, Sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Abdullah Karim meminta kepada semua pengurus harus bersifat Islami. Kata Abdullah, pemahaman dan pemikiran dalam berpartai harus dilandasi dengan tata cara seperti visi misi Partai yang dipimpin Suharso Monoarfa itu.

“ Saya tegaskan Cecen bukan pemilik Partai, sebagai Ketua Majelis Pertimbangan saya meminta kepada seluruh Pengurus harus yang islami. Artinya, pemahaman, pemikiran dan sebagainya harusnya berlandaskan Islami dan saya tidak berbicara tentang perilaku,” Kata Abdullah.

Abdullah pun menjelaskan perihal asal muasal apa yang menjadi statemen Sekwil Cecen, Dimana menurut Abdullah pengurus harian dalam hal ini Ketua dan Sekertaris DPW PPP pernah memberikan teguran terkait pernyataan-pernyataannya yang dirasa memberikan pelemahan terhadap Partai dipublik melalui media. Namun kata Abdullah, apa yang dilaksanakan tidak sesuai dengan AD/ART Partai sehingga dirinya meminta agar Sekwil PPP memberikan contoh yang baik kepada pengurus dan kader Partai.

Ketua Majelis Pertimbangan PPP Gorontalo, Abdullah Karim

“ Jangan sembarang ngomong sesuatu yang melenceng dari AD/ART Partai, dan memang saya pernah diberikan peringatan pertama oleh pengurus harian DPW berkaitan dengan statemen-statemen saya dimedia yang dianggap memberikan pelemahan partai dihadapan publik melalui media. Dalam peringatan itu saya diminta untuk memberikan pernyataan atau hak jawab dimedia, jika tidak memberikan pernyataan itu maka saya sudah dianggap mengundurkan diri, itu tidak ada dalam AD/ART. Sedikitnya saya ini paham tentang berorganisasi, dan AD/ART Partai saya sudah baca semua,” Jelas Abdullah.

Pria yang akrab disapa om duko itu menambahkan, bahwa pada pasal 11 ayat 5 di Anggaran Rumah Tangga PPP mengatakan bahwa pemberhentian Dewan Pimpinan dan Pimpinan Majelis baik Pertimbangan, Pakar dan Syariah harus dilakukan oleh DPP atas usulan DPW, ketika telah dilaksanakan prosedur dalam hal ini peringatan. Dan dalam usulan pemberhentian itu diputuskan pada rapat DPW dan wajib dihadiri oleh Dewan Pimpinan atau ketua Majelis. Kata Om Duko, Proses tersebut yang belum dilaksanakan oleh pengurus DPW PPP Gorontalo.

“ Mestinya, kalau sudah mengklarifikasi dan memberikan peringatan hingga ketiga kalinya, pengambilan keputusan untuk pengusulan pemberhentian itu harus dilakukan  dalam rapat DPW dan dihadiri oleh ketua Majelis Pertimbangan. Kenapa itu harus dihadiri, karena pertama itu adalah Lex Spesialis kepada pimpinan-pimpinan majelis, itu wajib agar dapat memberikan klarifikasi terakhir pada rapat DPW. Sementara klarifikasi ke saya hanya dilakukan Satu kali itupun disodorkan jika tidak mengklarifikasi maka dianggap sudah mengundurkan diri. Sekali lagi saya tegaskan, Partai ini bukan milik pribadi. Dan siapa bilang kalau saya tidak mengklarifikasi di media, saya sudah menghubungi wartawan dimedia itu tetapi tidak terbit. Nah, siapa yang bisa disalahkan disitu, saya atau siapa yang bisa menyalahkan medianya. Bahkan petikan surat dari DPW, jika tidak mengklarifikasi dimedia maka secara otomatis saya disebut sudah mengundurkan diri, pertanyaan saya, model surat seperti ini apakah ada di partai lain…??? dan itu hanya di PPP yang dikomandoi Pak Nelson sebagai ketua dan Cecen sebagai sekertarisnya, ” Tambah Om Duko.

pasal 11 ayat 5 ART PPP

Om Duko mengungkapkan bahwa rentetan yang menganggap dirinya sudah bukan lagi KPM itu, tidak diputuskan dalam rapat DPW. Terlebih, kata Om Duko hingga hari ini DPW belum mengusulkan ke DPP dan Belum ada pemberhentian dari DPP PPP.

“ jika mereka menganggap saya sudah bukan lagi Ketua Majelis Pertimbangan, maka harusnya ada keputusan dalam rapat DPW yang kemudian diusulkan ke DPP. Tapi sampai hari ini saya belum diundang dan belum mendengar ada rapat DPW untuk klarifikasi terakhir, apalagi pengusulan ke DPP untuk pemberhentian saya sebaga Ketua Majelis Pertimbangan Partai. Perlu diketahui, kepemimpinan di DPW itu Kolektif Kolegial. Bahwa ketika Ketua ambil langkah kebijakan diluar rapat, maka dia harus pertanggungjawabkan paling lama Tujuh hari dan itu belum pernah terjadi,” Tutup Om Duko.

Hingga berita ini diterbitkan, Ketua OKK DPW PPP Provinsi Gorontalo Hendra Abdul belum bisa dihubungi Butota. (B1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here