butota.id (Daerah) Kabupaten Gorontalo – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Limboto Barat mendapat kehormatan dari KPU Kabupaten Gorontalo untuk menyerahkan cinderamata kepada Komisioner KPU Republik Indonesia Viryan Azis, SE MM dan disaksikan langsung oleh Komisioner KPU Provinsi Gorontalo.
Penyerahan cinderamata itu dilakukan pada acara Rapat Kerja DPHP Persiapan Pilkada Serentak lanjutan tahun 2020 di Aula RPP Molamahu KPU Kabupaten Gorontalo, Selasa (25/8/).
Dalam sesi pemberian cinderamata, PPK Limboto Barat yang diwakili Rahmin Jaka, SH tampak terkejut saat KPU Kabupaten Gorontalo meminta untuk menyerahkan cinderamata “polopalo” yang merupakaan alat musik tradisional gorontalo tersebut. Cinderamata yang sama juga pernah diberikan Kepada musisi Legendaris Iwan Fals, dan Midori Ito Aktivis Lingkungan berkebangsaan Jepang yang kini sudah menjadi Warga Negara Indonesia. Timpal Nurmat Djou DivDat PPK Limboto Barat
Saat itu, Komisioner KPU Provinsi Gorontalo Sophian Rahmola tengah menjadi moderator yang menghadirkan pembicara Komisioner KPU RI. Rahmin Jaka, selaku Divisi Hukum dan Pengawasan PPK Limboto barat mewakili PPK Limboto Barat menyerahkan cindera mata tersebut di hadapan para peserta yang hadir, yakni Komisioner KPU Provinsi Gorontalo, Komisioner KPU Kabupaten Gorontalo dan perwakilan PPK Divisi Data se Kabupaten Gorontalo.
Acara Rapat Kerja Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran (DPHP) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Gorontalo ini dilanjutkan dengan Sosialisasi Tahapan Pilkada Serentak Lanjutan dimasa Pandemi Covid 19 yang di gelar di Rumah Adat Bandthayo Poboide Kabupaten Gorontalo.
Ketua KPU Kabupaten Gorontalo dalam laporannya mengatakan, rapat kerja DPHP ini membahas teknis penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran, terutama yang menyangkut peran dan fungsi pemerintah serta persiapan penyelenggaraan pemilihan serentak di tahun 2020 ini.
Dalam arahannya, Rasid Sayiu, S.Hi menyampaikan bahwa demokrasi adalah dari, oleh, dan untuk Rakyat. Dengan jumlah penduduk yang begitu padat maka demokrasi harus diatur mekanismenya, agar tertib sesuai dengan tujuan dari adanya demokrasi tersebut.
Oleh sebab itu, harus ada keterlibatan aktif dari seluruh rakyat untuk memenuhi angka partisipatif pemilih dalam menentukan siapa kepala daerah yang dikehendaki dan dipercaya untuk memimpin 5 tahun ke depan.
Pemilukada ini adalah tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu optamalisasi peran pemerintah dan koordinasi dengan stakeholder terkait sangat diperlukan. Ucap Rasid Sayiu.
Ditempat terpisah komisioner KPU Provinsi Gorontalo Sophian Rahmola juga meminta seluruh elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada untuk menjaga pesta demokrasi itu agar berjalan dengan tertib. “Ada penyelenggara, stakeholder dan rakyat sebagai unsur penting dalam memilih pemimpin. para penyelenggara pemilu diharapkan dapat menjaga momentum pilkada dengan bersikap netral dan profesional. “
