Butota.id (Daerah) Gorontalo Utara – Pergeseran anggaran untuk pendamping keluarga ceria yang dilakukan oleh Dinas Pemdes dinilai cacat hukum. Betapa tidak, pergeseran anggaran dengan nilai mencapai 1,8 Milyar tersebut tidak diketahui oleh DPRD Gorut.
Wakil Ketua Apdesi Fiti K. Rahim angkat bicara dan menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya, banyak prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi, tapi oleh Pemdes disampaikan bahwa tidak ada anggaran.
“Kemarin saat APBD induk, Apdesi meminta untuk oprasional kepala desa yang terdiridari operasional penambahan siltab dan BBM serta perjalanan dinas, namun sampaikan tidak ada.” Ujarnya
Terungkap, bahwa ternyata ada anggaran 1.8 Miliar yang digeser oleh Pemdes untuk pendamping keluarga ceria tanpa sepengetahuan DPRD.
“Bahkan ketua DPRD Gorut menyampaikan disalah satu media, beliau tidak akan melanjutkan pembahasan APBD perubahan kalau itu tidak jelas siapa yang menggesernya.” Imbuh Fiti
Selain itu, menurut Wakil Ketua Apdesi tersebut, melihat fenomena ini kuat dugaan ada permainan anggaran di lingkungan Dinas Pemdes yang tidak pro rakyat.
“Kita support ini pendamping keluarga ceria, akan tetapi utamakan dahulu yang lebih perioritas. Bahkan, sampai saat ini belum diketahui jelas poksi dari pendamping keluarga ceria ini karena desa-desa belum mengetahui dan belum ada sosialisasinya,” Ungkap Fiti K. Rahim Wakil ketua umum Apdesi Gorut
Fiti menilai, kalau hanya untuk mrndampingi desa sudah ada pendamping desa dari Kementrian, bahkan sudah ada juga pendamping PKH dan lain sebagainya.
“Kasihan yang dari Tolinggula,sumalata, bolak balik mengurus administrasi dengan memakai dana pribadi. Padahal ini untuk mengurus rakyat hari ini banyak yang kita laksanakan tanpa ada anggaran. Harapan kami, toh kalau masih ada anggaran kami meminta agar bisa untuk operasional desa, BBM sama perjalanan dinas dalam Daerah,” Tutup Fiti
Saat awak media Butota.id mencoba mengkonfirmasi via telfon dan whatsapp kepala dinas Pemdes Gorut belum bisa dihubungi.
