Butota.ID (Daerah) – Kabupaten Gorontalo, Ada-ada saja statemen yang muncul menjelang pencoblosan pemilihan Kepala Daerah tanggal 9 Desember besok. Pasalnya, terkait kabar pemotongan Gaji mau pun honor aparat Desa se-Kabupaten Gorontalo pada tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD), yang turut dikomentari oleh Gubernur Gorontalo Drs. Rusli Habibie pun mendapat sorotan dari sejumlah kalangan.
Kepada Butota, Tokoh Pemuda Kabupaten Gorontalo Paris Djafar mengatakan agar Gubernur jangan masuk dalam persoalan honor kades dan aparat desa di Kabgor. Dirinya merasa khawatir, dengan menggunakan kata “Pasang Badan” itu juga akan sama seperti janji rehabilitas shopping center Limboto dulu.
” Kata pasang badan itu dalam bentuk apa, lalu apakah kemudian dirinya seorang Gubernur lalu memberikan janji lagi dan akan mengucurkan anggaran dari Provinsi untuk menyelesaikan honor kades dan aparat desa, yang saat ini sementara diperbincangkan. Selanjutnya Gubernur bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan bertanggung jawab full dengan persoalan tersebut, pertanyaannya seperti apa pertanggung jawaban itu. Saya khawatir, janji ini sama dengan beliau berjanji untuk membantu pembangunan shoping center limboto yang hingga hari ini tidak terealisasi,” Ungkap Paris.
Selanjutnya, Ketua LSM Merdeka Imran Nento menyesalkan perhatian Gubernur Gorontalo yang terkesan memberikan pencitraan menjelang Pencoblosan Pilkada Kbupaten Gorontalo itu. Kata Imran, seharusnya Gubenur memperikan perhatian dan pendampingan hukum atas perkara korupsi Mega Proyek Gorontalo Outer Ring Road (GORR) yang melibatkan ASN atas kebijakannya sebagai Gubenur.
” Harusnya Gubernur lebih fokus memberi bantuan dan pendampingan Hukum kepada Staf-stafnya, yang terjerat kasus korupsi GORR karena menjalankan perintah dan kebijakannya. Bukan malah pasang badan untuk permasalahan gaji dan tunjangan di Kabupaten Gorontalo, jelas terbaca itu memberikan pencitraan atas permasalahan tersebut. Apalagi, kemarin perkara korupsi tersebut sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Harusnya Gubenur fokus kesitu, bukan persoalan gaji aparat desa di Kabupaten,” Tegas Imran.
Imran menambahkan, jika benar Gubenur Rusli pasang badan mengenai gaji dan aparat Desa maka itu memberikan kesan Pemerintah Kabupaten Gorontalo tidak mampu untuk mengatasi masalah gaji dan aparat desanya.
Disatu sisi, tidak efisien jika Gubernur yang turun tangan untuk menyelesaikan masalah gaji kades dan aparat desa di Kab. Gorontalo. Dan jika itu memang terjadi, berarti kesannya pemerintahan Kabupaten Gorontalo tidak becus untuk menangani masalah gaji aparat desanya, sebab masalah sepele seperti itu, kenapa harus Gubernur yang pasang badan,” Tutup Imran. (B3)
