Butota.ID (Daerah) – Provinsi Gorontalo,
Ratusan mahasiswa dan masyarakat yang menamakan dirinya Aliansi Peduli Rakyat Gorontalo (APRG), melakukan aksi demo untuk menuntut penanganan perkara yang dewasa ini menyita perhatian publik.
Kepada media, salah satu kordinator aksi Sandi Mobi mengungkapkan bahwa gerakan yang dilakukan pihaknya, masih dalam rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi tanggal 9 desember 2020. Menurut Sandi, gerakan yang juga disebut rakyat menggugat itu mengajak kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menjadi Pahlawan bagi rakyat Gorontalo khususnya pada penuntasan penanganan berbagai perkara termasuk perkara korupsi.
” Seharusnya kami melaksanakan gerakan ini, tepat pada momentum hari anti korupsi tanggal 9 desember. Hanya karena di beberapa daerah di Gorontalo sementara melaksanakan Pemilihan Kepala daerah, maka kami baru bisa melaksanakannya hari ini,” Kata Sandi via selullernya, Senin (14/12/2020).
” Gerakan ini juga kami sebut sebagai bahagian dari gerakan rakyat menggugat, dan secara khusus kami mengajak kepada APH baik Kejaksaan dan Kepolisian untuk menjadi pahlawan bagi rakyat gorontalo dalam menuntaskan semua yang sementara berjalan dan mandek di polda dan kejaksaan tinggi serta tetap menjaga marwah mereka,” Ungkap Sandi.
Sandi menambahkan, tuntutan dari aksi tersebut adalah meminta kejelasan atas penanganan beberapa perkara dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini masih ditangani dan atau perkara yang diproses sebelum pelaksanaan Pilkada khususnya di Kabupaten Gorontalo.
” Adapun beberapa kasus Tipikor yang kita tanyakan kejelasan hukumnya yaitu kasus BANSOS, korupsi mega proyek GORR, perkara pembebasan lahan UNG atau Kasus haya-haya dan dana hibah KONI Kabupaten Gorontalo yang diduga melibatkan banyak pejabat didalamnya, ini harus diseriusi oleh Polda,” tambah Sandi.
Terkahir, sandi berharap dan mendesak kepada APH agar sesegera mungkin menyelesaikan beberapa perkara tersebut. Bahkan Sandi mengingatkan bahwa pihaknya akan kembali menggelar aksi berikut, jika APH tidak mampu menjaga integritasnya.
” Harapan kami dalam menyelesaikan kasus ini, pihak APH dapat menjaga Integritasnya tanpa membeda bedakan jabatan. Kami pun menyampaikan kalau pun audienct yang kita lakukan dengan pihak polda dan kejati hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka kami akan melakukan aksi lanjutan,” Tegas Sandi. (B1)
