Butota.id (Daerah) – Kabupaten Gorontalo, Polemik atas pelaksanaan evaluasi tenaga kontrak yang juga berimbas pada guru honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, ditanggapi 2 fraksi di DPRD Kabupaten Gorontalo. Pasalnya, langkah Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo untuk merumahkan sebagian besar tenaga kontrak tersebut dinilai harus dipertimbangkan.
Kepada Butota, Eman Mangopa dari Fraksi PKS DPRD mengatakan bahwa saat ini Bupati Nelson sudah seperti berapologi. Menurut Eman, Presiden RI saja saat ini telah memikirkan bagaimana kondisi masyarakatnya yang saat ini sementara dilanda kelaparan akibat pandemi Covid-19, bahkan pemerintah pusat telah bekerja keras untuk bisa memaksimalkan agar masyarakat tetap makan walaupun hanya dirumah.
” Ini di Kabupaten Gorontalo, para honorer yang gajinya hany Rp. 700.000,- hingga ada yang Rp. 1.000.000,- ini malah dirumahkan, bagaimana ini…?? Bupati ini sudah seperti tidak ada nurani dengan melihat kondisi yang ada. Di kondisi Covid seperti ini, Pemerintah Pusat saja memberikan bantuan kepada orang yang ada dirumah untuk memutuskan rantai penyebaran covid. Di Kabupaten Gorontalo, ada Bupati yang malah membuat imun dan daya tahan tubuh tenaga honorer turun,” Ungkap Eman.
Pria yang baru saja dilantik sebagai ketua Majelis Pertimbangan Daerah PKS ini, mempertanyakan dasar atas dirumahkannya para honorer dan tenaga kontrak tersebut. Dirinya meminta penjelasan daerah yang menjadi rujukan atau contoh keputusan pemerintah Kabupaten Gorontalo yang telah merumahkan para abdi tersebut.
” Apa yang terjadi sebenarnya, kalau dasarnya bahwa terjadi juga didaerah lain, coba sebutkan daerah mana yang menjadi contoh. Di provinsi Gorontalo itu, didaerah yang mana…??? Coba itu dijelaskan dasar kebijakan yang seolah ini menjebak. Selalu pernyataan Bupati selalu begitu, selalu mengambil dasar apalagi dengan dasar surat yang tidak jelas. Pemberitahuan ini tidak jelas, apalagi hanya menunggu evaluasi yang belum jelas. Ini sangat membuat resah masyarakat, olehnya, sekali lagi saya tegaskan bahwa meminta Bupati untuk membatalkan kebijakan yang menzholimi begitu,” Tegas Eman.
Ketua Fraksi Demokrat Nasir Potale, pada tanggapannya mengatakan pihaknya tidak sepakat dengan kebijakan Bupati Nelson Pomalingo. Kata Nasir, saat ini masih dalam kondisi pandemi sehingga keputusan tersebut perlu intuk dipertimbangkan kembali.
” Kami Fraksi Demokrat sangat menyayangkan keputusan Bupati tentang dirumahkannya tenaga kontrak dan honorer, apalagi saat ini masih dalam kondisi pandemi. Orang yang dirumah saja diberikan bantuan, ini yang gairah hidup untuk bekerja malah dirumahkan. Sehingga kami dari fraksi demokrat tidak sepakat dengan keputusan tersebut,” Kata Nasir.
Nasir menambahkan, dengan dirumahkannya honorer tersebut tentu akan berimbas pada keluarganya. Apalagi kata nasir, banyaknya judul dan program bantuan yng digelontorkan oleh Presiden RI terlihat tidak seiring sejalan di Kabupaten Gorontalo.
” Harus perlu dipertimbangkan kembali dan segera dicabut SK itu, karena itu menyangkut orang banyak, kasihan keluarga dan anak-anak mereka. Presiden saja banyak memberikan banyak judul dan program bantuan sosial itu bertujuan agar masyarakat dapat memutus penyebaran corona virus dan tidak keluar rumah. Di Kabupaten Gorontalo, para honorer itu justru akan digambarkan bahwa mereka tidak diperlukan oleh daerah. Makanya saya meminta kepada bupati dan pemerintah daerah untuk menarik kembali surat itu. Jangan sampai akan muncul klaster honorer ditahun depan,” Jelas Nasir.
Dalam upaya klarifikasi butota, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gorontalo Safwan Bano, tidak merespon selullernya. (B1)
