Butota.Id (Daerah) Kabupaten Gorontalo – Ada 46.018 jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang menjadi tanggung jawab seluruh e warong pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Gorontalo. Jumlah ini sesuai dengan data dari Dinas Sosial, sebagaimana yang tercantum pada pembagian wilayah suplier yang ditunjuk pada Tahun 2020 silam.
Dengan data tersebut diatas, maka jika dirupiahkan total kurang lebih Rp. 92.203.600.000,- berputar di Kabupaten Gorontalo disetiap bulannya. Hal ini berdasarkan perhitungan jumlah KPM dan jumlah uang yang masuk di rekening KPM sejumlah Rp. 200.000,-.
Sebagai salah satu program bantuan yang berasal dari Kementerian Sosial RI, program BPNT diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan serta dapat meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di Indonesia
Menanggapi kisruh BPNT di Kabupaten Gorontalo belakangan ini, Pemuda Boliyohuto Gunawan,SH meminta agar program BPNT dilaksanakan secara transparan dan dengan kriteria sebagaimana tercantum pada Permensos No. 20 Tajun 2019 dan Pedoman Umum Sembako Tahun 2020.
“Bantuan dari Kemensos pada program BPNT ini rawan rusak bahkan (cepat,red) busuk. Maka pastikan kualitas barang layak konsumsi dan sehat. Kader e-Warong harus bisa menjaga amanah dari pemerintah, sehingga bermanfaat bagi para keluarga penerima manfaat,” kata Gunawan ketika dijumpai disalah satu warung kopi yang ada di Kecamatan Boliyohuto, Jum’at (5/2/2021).
Dengan melihat perkembangan didaerah, Gunawan berpesan kepada pengelola e warong di Kab. Gorontalo khususnya yang ada di Kecamatan Boliyohuto agar disiplin dan wajib mengetahui setiap informasi serta hak dan kewajiban terhadap program tersebut.
“Ini kesempatan kepada pelaku E-Warong yang ada di Kecamatan Boliyohuto dan setahu saya jumlah KPM yang ada di Boliyohuto kurang lebih 1593 dan agar lebih memprioritaskan bahan sembako yang ada disini, apalagi sekarang ini petani sawah sedang melaksanakan panen raya dan stok beras sangat banyak di gudang,” Pesan Pria yang juga berprofesi sebagai pengacara itu.
Secara tegas, Gunawan pun berpesan kepada oknum suplier yang tidak memenuhi kriteria agar menghentikan aktifitasnya. Apalagi kata Gunawan, rekomendasi dari Dinas Sosial terkait penunjukan suplier dalam rangka pemenuhan dan memastikan ketersediaan bahan pangan di Kab. Gorontalo telah ditiadakan.
” Hentikan saja aktifitas dari suplier untuk penyaluran bahan pokok berupa beras dan telur. Paling banyak juga diambil dari luar daerah, sehingga e-Warong juga harus berani menolak barang dikirim oleh suplayer dan harus tanggung jawab apabila ada yang tidak sesuai dengan amanat permensos dan pedum. Yang intinya kembali ke pedoman umum saja, Para kader E-Warong jangan takut untuk menegakkan keadilan,” Tutup Gunawan. (B2)
