Butota.Id (Daerah) Gorontalo Kab – Viralnya perbuatan menyimpang yang dilakukan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo HT alias Haris, bersama istri orang yang juga honorer di PDAM Kabgor, disoroti tokoh masyarakat. Sebelumnya, Netizen menghujat dan memberikan komentar yang negative pun berkeliaran di sosial media.
Kepada media, tokoh masyarakat Gorontalo Abdullah Karim sangat menyayangkan perbuatan oknum pejabat tersebut. Menurut Abdullah, hal yang seharusnya dilakukan adalah memberikan contoh yang baik kepada masyarakat di bumi serambi madinah ini.
“Jadi berkaitan dengan peristiwa ini sudah seperti beruntun yah dari tingkat provinsi yang masih belum tidak jelas pemberitaanya apa kabarnya, nah sekarang lagi menyusul yang satu ini. sebagai bagian masyarakat Gorontalo terus terang saya merasa sedih, karena saya tidak mau ini akan terjadi pada banyak orang,” ujar Abdullah yang juga akrab disapa om Duko itu. (18/02/2021).
Ditemui dikediaman pribadinya, Om Duko mengungkapkan bahwa akibat perbuatan bejat tersebut, maka sudah tentu akan akan berdampak kepada masyarakat Gorontalo secara umum.
“Saya juga merasa sedih karena justru para pejabat tidak menjaga dirinya, menjaga harkat martabat sebagai pimpinan justru melakukan hal tercela saya juga tidak mempermasaalahkan perbuatan, tapi akibat daripada itu bagaimana publik kita yang sekarang sudah menjadi ikut berkomentar yang kemudian akibatnya oknum oknum yang bersangkutan juga akan terbawa harga diri, tidak hanya harga diri pribadi tapi harga diri keluarga juga,” kata Abdullah.
Disinggung mengenai kenderaan dinas yang digunakan guna memuluskan aksi Kadis mesum itu, Om Duko menegaskan bahwa hal tersebut adalah perbuatan menyalah gunakan fasilitas negara.
“Terkait dengan Kenderaan dinas saya juga sesalkan. Kenderaan dinas ini kan milik publik jadi apalagi sudah sampai terjadi kalau ini benar atau tidak saya tidak tau, karena di informasi ini sampai mengganti plat nomor segala macam, itu menurut saya semacam perbuatan tidak senonoh, yang saya menyebutnya ini penyalahgunaan fasilitas negara,” jelasnya.
Terakhir dirinya mengharapkan ada tindakan dari para pimpinan, serta pejabat daerah untuk memberikan semacam efek jera kepada siapa saja yang melakukan perbuatan tidak terpuji.
“Jadi saya harapkan jangan terjadi lagi, sekiranya ada ketegasan pimpinan, pimpinan pejabat yang bersangkutan seperti apa itu menjadi domain pimpinan itu, tapi yang namanya di ASN kan ada ketentuan ketentuan yang harus terpenuhi dan lalu apakah tindakannya seperti apa, karena saya yakin masyarakat sangat mengharapkan itu,” tutup Abdullah Karim.
Penulis : Jeffry As. Rumampuk
