Butota.id (Daerah) Gorontalo Utara – Aktivis pemuda Muhammadiyah Gorut Said Alhamid mengecam dugaan pelanggaran Protkes dalam kegiatan Musrenbang Pemda Gorut. Bahkan, kegiatan musrembang tersebut disinyalir tidak mengantongi izin dari Satgas Covid 19.
Kepada awak Media Butota.id Aktivis Pemuda Muhammadiyah Gorut Said Alhamid menyesalkan kejadian tersebut, padahal aturan Protkes datangnya dari Pemerintah. Menurut Said, ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah tidak konsisten, dan justru bisa mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat setelah mempertontonkan dugaan pelanggaran peraturan Covid-19 tersebut.
“Saya bersama teman-teman aktivis akan terus mempresure pelanggaran ini, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh abang lifain. Aturan ini bukan hanya untuk masyarakat, tetapi pemda juga harus dan wajib menjalankannya,” Ujar Said.
Said menegaskan, jika hal ini tidak diindahkan untuk diproses sesuai aturan yang berlaku, maka dirinya akan turun untuk melakukan aksi. Hal ini karena apa yang sudah dilakukan Pemerintah justru memberi contoh buruk.
“Dengan mengumpulkan kepala-kepala desa, Camat, dan OPD malah menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak mematuhi protokoler kesehatan. Bahkan, jika ada acara masyarakat bisa mencontoh seperti acara musrembang untuk tidak mengambil rekom kesatgas Covid 1,” Tutur Said.
Said berharap, agar Bupati Gorut untuk mengambil langkah tegas untuk menindak OPD yang melakukan pelanggaran protkes diacara Musrembang daerah.
“Sekali lagi, angan sampai ini akan menjadi residen contoh buruk untuk masyarakat. Karena masyarakat sudah memperoleh contoh, bahkan kalau perlu untuk diNonjobkan saja,” Tutupnya
Senada dengan Said, Aktivis Rivaldi Abas menyesalkan untuk pemerintah Daerah sendiri dalam pelaksanaan kegiatan seperti musrembang ini tidak mematuhi aturan dengan mengantongi rekom dari satgas Covid 19
“Ini dinilai sudah menjadi contoh yang tidak baik kepada masyarakat, dimana masyarakat disuruh mengikuti aturan akan tetapi pemerintah sendiri yang tidak mengindahkan hal tersebut” Ujar Rivaldi.
Rivaldi meminta Bupati Indra Yasin untuk mengambil langkah tegas, dengan menjadikan hal ini sebagai bahan penilaian kepada pelaksana Musrembang Daerah yang tidak mematuhi aturan.
“Karena jika ini dibiarkan, maka akan menjadi patokan dan contoh yang kurang wajar bagi masyarakat,” Tutupnya.
