Butota.id (Daerah) Kabupaten Pohuwato –Permasalahan Tambang Pohuwato sejak dulu hingga saat ini yang tak kunjung diatasi diharapkan bisa ada ada titik terang dengan adanya mutasi jabatan Kapolres Pohuwato di Internal Kepolisian Republik Indonesia.
LSM Lembaga Aksi Bela Negara (Labrak) meminta kepada Kapolres Pohuwato yang baru, AKBP Joko Sulistiono, untuk dapat bersikap tegas dalam penanganan masalah di Pohuwato, khususnya masalah lingkungan dan Kerusakan kawasan Hutan.
Salah satu masalah yang menjadi sorotan pihaknya selama ini adalah persoalan lingkungan, yang menyangkut tambang ilegal dan aktivitas di hutan mangrove.
Sampai saat ini, cagar alam Mangrove masih digunakan untuk kegiatan tambak. Alulu mengaku khawatir dengan lingkungan di kawasan tambang yakni di wilayah Marisa atau Kecamatan Buntulia (Sungai Taluduyunu) dan Aliran Sungai di Kecamatan Randangan.
“Jadi aliran Sungai Taluduyunu dan Randangan ini yang kami perhatikan. Pemerintah membangun bendungan di dua tempat itu dengan dana yang tidak sedikit,” Ujar Alulu
Menurut Alulu, ketika aktivitas tambang tersebut dibiarkan maka yang terjadi adalah bendungan tersebut tidak akan berfungsi lagi karena dipenuhi sedimentasi pasir dan lumpur. Selain itu, uang negara miliaran rupiah untuk pembangunan bendungan itu juga jadi mubazir dan merugikan para petani.
“Bendungan dibangun dengan tujuan menampung air di saat hujan deras agar kita bisa terhindar dari banjir. Dan saat kita kekeringan, air yang ditampung tadi itu bisa dialirkan ke sawah sehingga kita tidak kekeringan,” Tutur Alulu.
Alulu menambahkan, LSM Labrak juga mendesak agar pihak aparat penegak hukum segera melakukan tindakan penertiban terhadap aktivitas pertambangan.
“Kalau dilakukan secara ilegal, aktivitas pertambangan itu tidak memperhatikan dampak lingkungan. Kalau dilakukan secara legal maka mereka akan ikut memperhatikan bagaimana cara mengelola limbah sehingga tidak akan berdampak bagi orang-orang yang ada di bawahnya (hilir),” Tutupnya.(B3)
