Butota.Id (Daerah) – Gorontalo Kab, Puluhan masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Daerah (AMMPD) mendatangi kantor Bupati Gorontalo dan kantor BRI Cabang Limboto untuk mengaspirasikan dugaan monopoli Bantuan Sosial (Bansos) BPNT.
Selain menyampaikan ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam bansos BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), masa aksi juga meminta agar pemerintah daerah mengganti Bank penyalur yakni PT. BRI serta menindak tegas oknum – oknum yang mencoba merampok hak rakyat miskin.
Dalam orasinya masa aksi meminta penyaluran bantuan di perhatikan kualitas setiap masing-masing bahan pokok yang akan di terima Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Karena menurut masa aksi, selama ini masih ada beberapa bahan yang tidak memenuhi syarat kualitas atau busuk.
“Apa yang menjadi kendala pemerintah daerah takut mengganti bank penyalur, apakah pemerintah daerah ada hutang, kami juga meminta para pendamping dan siapa saja yang bermain dalam bansos BPNT untuk di beri sanksi,” ujar Taufik Buhungo, Orator AMMPD
Hal yang sama juga disampaikan Rahmat Mamonto sebagai koordinator aksi bahwa Bank penyalur untuk program BPNT saat ini harus di ganti, karena ada beberapa E-Warong yang tidak sesuai ketentuan di dalam Pedoman Umum (Pedum) bahkan Permensos beroperasi.
“Kami minta juga untuk pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Satgas Bansos tegas pada oknum-oknum yang bermain dalam program BPNT ini, Jangan sampai yang seharusnya mendampingi dan yang mengevaluasi serta memonitoring program tapi mengambil keuntungan di dalamnya,” paparnya
Dihadapan masa aksi, Sekretaris Daerah Hadijah U. Tayeb menyampaikan jika selama ini pemerintah terus melakukan koordinasi terutama program BPNT.
“Kami pemerintah daerah selalu mengkoordinasikan untuk program BPNT, untuk masyarakat yang menerima bantuan tidak sesuai atau busuk tolong sampaikan datanya pada kami. Nanti akan kami telusuri E-Warong mana saja itu,” ujarnya.
“Pak Bupati sudah tegaskan untuk program BPNT saat ini harus mengambil pangan lokal yang berkualitas, untuk Kabupaten sendiri sudah disepakati untuk beras kita mengambil medium. Untuk bank Himbara bukan kewenangan pemerintah daerah karena selama ini dana langsung ke KPM itu sendiri,” Lanjut Hadijah
Dalam kesempatan itu juga, Hadijah memperingati para E-Warong yang didalamnya ada pemasok agar melakukan yang terbaik dan menjaga kualitas bahan pokok BPNT.
“Kami ingin tegaskan, tolong para pemasok untuk memperhatikan kualitas yang akan di salurkan, karena kami tidak menentukan suplier. Jika kami temukan ada yang menyalurkan tidak sesuai akan kami tindaki,” Tegas Hadijah.
Ditempat terpisah Kepala Cabang BRI Limboto, I Ketut Prastika ketika dikonfirmasi terkait tuntutan masa aksi, menjelaskan bahwa sebagai Bank yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk menyalurkan program BPNT ke KPM, BRI hanya mempunyai keterbatasan dalam program tersebut.
“Kami tegaskan bahwa fungsi kami hanya sebagai Bank penyalur untuk program BPNT dan yang kedua sebagai penyedia mesin ADC atau mesin gesek untuk E-warong, selebihnya sudah merupakan kewenangan dinas terkait,” pungkasnya.(B6)
