(Sumber Foto: pengadaan.web.id)
Butota.id (Daerah) – Gorontalo Kab, Enam fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo (Kabgor) mengajukan interpelasi terhadap pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Bupati Nelson Pomalingo. Ada pun eman fraksi itu adalah PKS, NasDem, PDIP, Demokrat, dan Fraksi Gabungan Hanura-Gerindra yang didalamnya menilai ada beberapa persoalan yang tak prosedural, Sabtu (18/09/2021).
Diwawancarai Butota.id, juru bicara (Jubir) interpelasi, Eman Mangopa mengungkapkan bahwa hak interpelasi yang sudah diajukan ke pimpinan, tentu akan melewati beberapa proses tahapan yang diatur dalam tata tertib, sehingga kata Eman ini perlu adanya pembicaraan khusus.
“Tetapi, melihat semangat teman-teman fraksi yang mendesak ini sangat serius karena beberapa hal yang dirasa harus diminta penjelasan dari bupati, misalnya terkait dana hibah koni yang dalam penganggaran itu tidak sesuai. Misalnya yang disetujui oleh badan anggaran pada saat itu hanya satu miliar, dan setelah hasil evaluasi gubernur pun satu miliar tapi setelah penjabaran APBD 2020 itu menjadi 1.5 miliar itu yang pertama soal hibah koni,” ujar Eman.
Lebih lanjut, ketua fraksi PKS DPRD Kabgor ini akan mempertanyakan kejelasan KUA-PPAS pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo yang saat ini tak kunjung ada, didalam menyikapi hal tersebut, Eman mengatakan pemerintahan dibawah kepemimpinan Nelson Pomalingo sudah
menyalahi beberapa tahapan yang itu diamanatkan dalam regulasi yang berlaku.
“Jadi ada beberapa yang kami akan tanyakan di dalam interpelasi nanti termasuk tahapan pengajuan APBD baik APBD induk, maupun APBD perubahan hingga saat ini satupun dari kedua yang harus mereka harus ajukan hingga saat ini belum ada ini ada apa? Artinya dengan terlambatnya itu pemerintah daerah sudah menyalahi beberapa tahapan yang itu diamanatkan dalam regulasi yang ada, sehingganya melalui kesempatan yang ada yakni interpelasi ini nantinya akan terungkap apa yang membuat KUA-PPAS sampai hari ini belum ada,” lanjut Eman Mangopa.
“Walaupun hari ini akan diantar, tetapi kami akan pertanyakan itu. Karena ini sudah melewati batas yang ditentukan oleh aturan yang ada. Sementara dua hal ini yang akan kami tanyakan sehingga bagi kami di beberapa fraksi yang mengajukan ini, akan mendesak ketua DPRD dan pimpinan untuk ini harus diseriusi lewat interpelasi,” sambungnnya.
Ia menambahkan, bahwa jika hal ini tidak difasilitasi oleh pimpinan DPRD Kabgor, maka langkah yang akan diambil oleh 6 fraksi tersebut akan melakukan gerakan mosi tidak percaya. Bahkan bisa saja hal itu akan dilapolrkan ke Badan Kehormatan untuk ditindak tegas.
“Kalau ini tidak dilakukan oleh pimpinan dan tidak memfasilitasi ini, kami akan melakukan gerakan lain seperti mosi tidak percaya juga kami akan laporkan ke Badan Kehormatan (BK) untuk pimpinan bisa diproses di sana. Karena usulan ini sudah menjadi keinginan 6 fraksi yang menyatakan keinginan untuk melakukan interpelasi, dan 6 fraksi ini sudah bicara bahkan yang belum hadir ketuanya sudah ditelepon dihadapan kami, kami sebagai ketuanya siap juga dikuatkan dengan perwakilan fraksinya,” jelasnya.
Dirinya berharap seluruh fraksi yang ada di DPRD Kabgor agar sama-sama menyuarakan ini, bila perlu kata Eman dua fraksi lainnya seperti PPP dan Golkar ikut mendukung jalannya interpelasi terhadap pemerintahan Nelson Pomalingo.
“Kami juga berharap ini bukan hanya 6 fraksi tapi juga seluruh fraksi yang ada di DPRD, karena ini sudah muncul di permukaan dan kalau ini tidak disikapi oleh lembaga ini termasuk juga dua fraksi, Golkar dan PPP ada apa dibelakang itu? Kalau misalnya masalah KUA-PPAS baik perubahan dan induk tidak ada hingga saat ini juga dua fraksi itu tidak mendukung ada apa sebenarnya? berarti PPP dan Golkar termasuk di dalam menghambat serta memperlambat KUA-PPAS itu diajukan. Jadi kami harap bukan hanya 6 fraksi tapi utuh seluruh anggota DPRD menyuarakan ini untuk kita gelar hak interpelasi,” harapnya.
Hal senada juga disampaikan wakil ketua DPRD Kabgor, Roman Nasaru. Ia mengatakan bahwa sejauh ini ada 6 fraksi yang mengajukan interpelasi terhadap pemerintahan Nelson Pomalingo yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pimpinan DPRD Kabupaten Gorontalo.
“Jadi kemarin pada saat rapat di DPRD ada 6 Fraksi yang ingin mengajukan Interpelasi, akan tetapi kita pimpinan DPRD meminta diajukan secara tertulis, yang mengajukan secara tertulis itu ada 5 fraksi yakni PKS, PAN, Demokrat, NasDem, dan Fraksi Gabungan Hanura Gerindra, yang sudah menandatangani. Sesuai ketentuan itu sudah memenuhi syarat untuk mengajukan Interpelasi untuk nantinya pimpinan DPRD akan mengagendakan rapat badan musyawarah untuk menindaklanjuti Interpelasi tersebut,” kata Roman.
Selanjutnya Roman menguraikan secara persyaratan, yang mengajukan Interpelasi itu minimal 5 orang anggota dewan lebih dari 1 Fraksi. Untuk sekarang yang mengajukan interpelasi sudah lebih 5 fraksi lebih dari pada 5 anggota, sehingga itu sudah memenuhi syarat untuk diagendakan.
“Saya mewakili pimpinan DPRD akan mengagendakan untuk melakukan rapat badan musyawarah untuk menindaklanjuti usulan dari 5 fraksi tersebut. Yang sudah mengajukan surat diketahui ada 6 perwakilan fraksi dan yang menandatangi itu baru 5 keterwakilan fraksi, lebih dari pada 5 anggota legislatif, maka sudah sesuai dengan ketentuan tata tertib itu sudah memenuhi syarat,” terangnya.
Terakhir, ketua DPD NasDem Kabgor ini meminta kepada pimpinan DPRD untuk segera menindaklanjuti interpelasi yang telah diajukan oleh beberapa fraksi tersebut. Karena dalam regulasi kata Roman pimpinan DPR wajib untuk menindaklanjutinya.
“Saya meminta juga kepada ketua DPRD (Syam T. Ase_red) untuk menindaklanjuti usulan dari fraksi-fraksi yang mengajukan Interpelasi itu sudah memenuhi untuk ditindaklanjuti. Karena sesuai tata tertib pimpinan DPRD wajib menindaklanjuti usulan tersebut karena sudah memenuhi syarat,” pungkas Ketua DPD NasDem Kabgor, Roman Nasaru. (B9)
