Butota. Id (Daerah) – Bone Bolango, Persoalan Perumda Tirta Bulango sepertinya tidak bisa dianggap selesai, pasca Yusar Laya mundur dari jabatan direktur. Pasalnya, kemunduran Yusar menimbulkan multitafsir, mulai dari siapa yang menanggung banyaknya dosa Yusar, atas dugaan penyimpangan selama dia menjabat, hingga persoalan-persoalan melibatkan banyaknya Miliar pihak ketiga yang belum terselesaikan.
Beberapa hal lainnya, terkait terungkap melalui salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Bone Bolango Niko Ilahude, pada saat dialog publik disalah satu stasion Tv swasta atau Forum Dekomrasi Gorontalo yang ditayangkan secara langsung di MimozaTv, Senin malam (06/06/2022).
Niko yang blak – blakan soal Dana penyertaan modal Perumda Tirta Bolango dari tahun 2011 hingga 2021, menyebut banyak hal mengenai dana hibah yang mencapai 43 Miliar itu.
Dalam keterangannya, Niko menjelaskan bahwa kurang lebih 10 tahun dimasa kepemimpinan Yusar Laya sebagai Direktur Perumda Tita Bolango yang dulunya PDAM ada penyertaan modal yang diberikan Pemda Bonebol kurang lebih 43 Miliar. Pada tahun 2018 surat pemerintah penerima hibah (SPPH) dari kementerian keuangan dan PUPR untuk sambungan pada masyarakat yang tidak mampu itu berjumlah 12 miliar untuk 4000 sambungan dan setiap sambungan sebesar 3 Juta Rupiah pembiayaannya.
“Permasalahannya hasil keluhan masyarakat ini masalahnya, 12 miliar ini ditalangi oleh Pemda dulu baru dicairkan oleh PDAM ke kementerian keuangan dan ini program PUPR ini tidak ada masalah pengembalian ke Pemda yang dilangi 12 M ini tidak ada masalah kembali, hanya persoalannya permasalahannya ini sambungan 1.200 sambungan kepada masyarakat itu dikatakan fiktif lokasinya di Tilongkabila, yang dimaksud fiktif disini adalah tidak sesuai spek tidak ada jaringan distributor distribusi air dijadikan ini adalah sambungan, hal ini dilaporkan ke Polda oleh masyarakat dan LSM tapi terdiam begitu saya mohon maaf tidak menuduh 86,” ucap Niko.
Lebih lanjut Niko menjelaskan bahwa pada tahun 2019, anggaran Rp. 9 Miliar program yang sama untuk sambungan 3000 rumah dan ini yang tidak bisa dibayarkan oleh kementerian keuangan, alasanya setelah dilakukan pengecekan fisiknya fiktif.
“9 Miliar ini ditalangi oleh Pemda Bonebol dan tidak bisa dikembalikan PDAM ke Pemda Bonebol. Oleh Pemda Bonebol ini dijadikan penyertaan modal murni karena ini tidak kembali, kalau dibilang penyertaan modal murni ini pasti ada bukti fisiknya dan itu tidak ada, yang ditampilkan soal hasil pemeriksaan yang dilakukan konsultan Kementerian PUPR dan Keuangan itu hanya 500 sambungan yang reguler tidak diakui oleh konsultan dan oleh sebab itu tidak dibayarkan,” ungkapnya.
Selanjutnya untuk tahun 2020 program yang sama dan sambungannya 1200 rumah tidak ada masalah. Untuk tahun 2021 itu sambungannya 1200 sambungan anggaran 3,6 Miliar ditalangi oleh pemda dan dibayarkan tahap satu dan dua 1,8 Miliar.
“Persoalanya di Kementerian sesuai hasil pemeriksaan konsultan hanya bisa dibayar 1 Miliar 50 juta, jadi kecolongan 2 Miliar 550 Juta Pemda ini kan kecolonganya dan berikut tahun yang sama ada program rencana induk sistim penyediaan air minum (Rispam) itu anggaran 400 juta, tetapi program itu sudah dilaksanakan oleh program sebelumnya misalkan program pembelian tanah, dimanakah 400 juta ini ?,” tanya Niko.
“Untuk tahun 2022 ada penyertaan modal sebesar 6 Miliar dan itu tidak disetujui, karena persoalan penyertaan modal sebelumnya ini susah dipertanggungjawabkan dan disinilah rahasia – rahasi yang beredar dimasyarakat dan ini sudah disetujui oleh Kementerian tetapi pemda tidak mau,” lanjutnya.
Di kesempatan itu juga, Niko menguraikan ada 11 (Sebelas) SK fiktif yang digadaikan di Bank BRI unit Kabila dan satu buah mobil inova yang merupakan mobil operasiolan Direktur Perumda Tirta Bolango, dua mobil Pic Up, 13 sepeda motor dinas digadaikan ke adira.
Sebagai penutup, Niko Ilahude menambahkan terkait pembuatan 27 kontrak kerja yang dibuat oleh Direktur Perumda Tirta Bolango untuk pihak dan tidak bisa dibayarkan.
“Masing – masing kontrak itu kurang lebih 500 juta jadi totalnya kurang lebih 13 Miliar dan pihak kontraktor sudah mau menagih dan ada juga bentuk suakelola diambil dari toko – toko itu sekitar 6 Miliar dan sesuai informasi sudah ada yang menarik barang – barangnya, tapi pihak ketiga yang 13 setengah Miliar ini yang sulit tidak bisa dibayar,” ungkapnya.
Sementara itu Asisten II Sekda Bonebol yang juga sebagai PLT Direktur Perumda Tirta Bolango, Jusni Bolilio menanggapi terkait informasi yang berkembang saat ini mengenai penyertaan modal yang diberikan oleh Pemda Bonebol serta pekerjaan fiktif.
“Memang penyertaan modal itu ada semua itu tetapi terkait dengan fiktif atau tidaknya itu saya tidak tau persis ya mungkin pak anwar bisa menjelaskan itu,” singkatnya.
Ditempat yang sama juga Anwar Badjarat selaku Kepala Bagian Hubungan Langganan Perumda Tirta Bolango menjelaskan bahwa terkait data – data yang disampaikan oleh Pak Niko, pada tahun 2018 ada penyertaan modal sekitar 12 Miliar lebih dan melemparkan peryataan fiktif dan sudah dilaporkan ke polda.
“Mohon maaf saya tidak bisa tanggapi itu karena memang artinya secara tidak langsung kalau kita menampilkan tuduhan seperti itu kemungkinan bisa diklarifikasi di Polda. Untuk 2019 mengenai 3000 SR kita tidak ada SR sebanyak itu yang ada itu adalah penyertaan modal murni ke PDAM dan tahun 2020, 1200 SR menurut data Pak Niko selesai dan memang semua SR yang kita pasang adalah selesai. Tahun 2021, 1200 SR dan yang kembali hanya 1 Miliar 50 juta kalau di pemda yang kembali 1 Miiar 900 Juta, yanh tidak kembali itu 1 Miliar 600 Juta, sehingga itu ada beberapa wilayah semestinya pada waktu kita sambung itu sudah harus keluar airnya tetapi begitu kita adakan komision tes instalasi longalo yang dua itu ternyata mengalami kemunduran ketika selesai dilaksanakan. Jadi targetnya 2021 itu instalasi yang dibangun itu sudah selesai tapi sampai dengan sekarang tidak selesai, permasalahannya harus menggunakan pompa air dan menggunakan listriknya,” jelasnya.
Dirinya juga mengatakan instalasi air tersebut harus menggunakan genset dan Perumda Tirta Bolango tidak ada biaya untuk mengadakan itu dan sudah diajukan ke pemda untuk pemasangan listrik agar supaya instalasi yang dibangun ini agar berfunsi dengan baik.
“Sudah diajukan ke Pak Asisten II dan Pak Bupati juga insya Allah tahun-tahun ini bisa dipasang listriknya sehingga berfungsi kembali, kemudian yang 400 juta itu rispam memang di nomenklatur penyertaan modal ke kami itu tidak ada disebutkan di situ bahwa itu untuk rispam, kalau sepengetahuan saya seperti itu, ” Terangnya.
” Kemudian yang untuk gadaian apa mobil dan motor nah itu karena saya bukan di bagian keuangan jadi saya tidak tau dan untuk hutang ke pihak kontraktor ini saya juga kurang tau karena saya bukan kepala bagian disitu masing – masing ada tupoksinya kebetulan saya kepala bagain langganan jadi tidak mengurus uang,” Tutup Anwar.
Penulis : David Muhammad Editor : Jeffry As. Rumampuk
