Foto : Cakrawala. co
Butota. Id (Daerah) – Gorontalo Prov, Berbagai masalah yang terjadi di Zaman Rusli Habibie dan Idris Rahim sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur 2 periode, disebut tidak lepas juga peran Darda Daraba sebagai Sekertaris Daerah yang menuai banyak protes. Pasalnya, Darda yang mengamankan janji dan kebijakan NKRI ( Nyata Karya Rusli Idris) ini, dinilai tidak totalitas sehingga disuarakan untuk diganti oleh Penjabat Gubernur Hamka Hendra Noer.
Salah satunya keluhan muncul dari sembilan putra terbaik Gorontalo yang saat ini sedang studi di President University, dibuat terlantar oleh Pemprov Gorontalo. Dimana, nasib sembilan mahasiswa itu disebut menjadi korban kebijakan Pemprov akibat diterlantarkan.
Kpada Butota, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo Sulyanto Pateda meminta kepada Hamka Hendra Noer untuk segera mengganti Darda Daraba dari jabatan Sekda Provinsi Gorontalo. Kata Sulyanto, hal ini berkaitan dengan nasib ke sembilan putra agar masih bisa untuk diselamatkan.
“Anak-anak pintar ini telah menjadi korban kebijakan pemprov Gorontalo. Mereka harus mengadu kemana lagi kalau pemerintah provinsi merasa tidak bersalah atas nasib mereka. ketelantaran anak-anak itu karena Sekda tidak mampu dan terlalu lamban dalam mengatasi persoalan kecil dan sepele soal kelanjutan beasiswa kepada 9 orang mahasiswa President University yang berlangsung dari zaman Rusli Habibie, ” Kata Sulyanto.
Sulyanto secara tegas menyatakan bahwa dengan melihat kondisi terkini dari kesembilan mahasiswa yang saat ini terancam dikeluarkan dari universitas, maka pihaknya akan mengkaji persoalan tersebut untuk diselesaikan melalui jalur hukum.
” Secara materiil dan non-materiil, juga secara psikologis dan mental, anak-anak tersebut sudah dirugikan, dibuat stress, tertekan, dan menyerah, akibat masalah ini. Kita kaji apakah mungkin dilanjutkan ke pengadilan,” tegas Sulyanto.
Sepert diketahui, pada zaman Pemilu 2019 yang lalu, Gubernur Rusli Habibie menandatangani MoU dengan President University untuk membiayai anak-anak Gorontalo kuliah di situ, karena kampus tersebut termasuk dalam kampus terbaik di Indonesia.
Sembilan anak Gorontalo saja yang berhasil lulus tes tertulis setelah mendaftar di kampus tersebut dan dibiayai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo.
Beasiswa itu lancar-lancar saja sampai tersedak di awal 2022, dimana beasiswa ini ditangani oleh Sekretariat Daerah Provinsi, tidak lagi ditangani langsung oleh Dinas Pendidikan sebagai OPD.
Akibatnya, pembayaran SPP dan dana lainnya bagi 9 mahasiswa itu di kampus tersebut menjadi terhenti. Menagih ke ortu mahasiswa, mereka tidak sanggup.
Sementara kabar terakhir dari Sekretariat Daerah Bagian Kesra bahwa pemprov hanya membayar SPP dan tidak membayar biaya wajib asrama serta keperluan lainnya.
“Sebagian ortu mahasiswa tersebut sudah menjual sapi, kendaraan, kebun, dll, tetap saja tidak mampu menutupi biaya satu semester beserta iuran asrama kampus,” tutur salah satu dari 9 mahasiswa tersebut.
Sebagian ortu mahasiswa tersebut bahkan sudah menyerah. Apabila anaknya di drop-out dari President University karena tidak lunas membayar maka itu dianggap sudah takdir dan sang anak akan dikuliahkan lagi di Gorontalo dari nol.
Sekarang para putra terbaik Gorontalo ini sudah dikeluarkan dari asrama kampus dan menumpang tinggal di asrama Jakarta. Kita berharap mereka jangan sampai di-DO dari kampus, sebab mereka sudah di tahap membuat skripsi.
Keluhan tentang keadaan ini sudah disampaikan berulang-ulang kepada Pemprov. DPRD Provinsi juga telah berkali-kali mendesak Pemprov di rapat DPRD untuk segera menyelesaikan masalah ini.
Sementara Penjabat Gubernur tinggal membutuhkan telaah teknis untuk memperpanjang MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) demi menyelamatkan nasib 9 putra tersebut.
Tetapi dari level Sekda terdengar hanya bayar SPP saja, tidak tangani dana lainnya.
“Saya kuatir, masalah ini jadi politis karena sudah mendekati Pemilu. Pak Penjagub perlu segera mengganti Sekda yang lamban agar substansi masalah-masalah bisa langsung teratasi dan tidak menjadi ranah politik dan hukum,” tegas Sulyanto.
Sejak awalnya sebelum Pemilu 2019, kata Sulyanto, Pemprov berjanji membayar penuh biaya para mahasiswa itu. “Katanya waktu itu akan ditanggung pemprov sampai selesai Wisuda, tapi ternyata Pemprov ingkar janji,” tegas Sulyanto. Karena janji beasiswa itulah 9 mahasiswa memilih kuliah di President University walaupun terterima di beberapa perguruan tinggi ternama.
Rupanya pemprov berhenti membayar pada saat para mahasiswa brilian itu sudah memasuki tahap akhir, yaitu skripsi.
“Kalau Sekda tidak segera diganti oleh bapak Pj Gubernur, maka semakin banyak persoalan tidak akan beres di pemprov seperti masalah janji beasiswa ini,” Tutup Sulyanto.
Penulis : Jeffry Rumampuk
