BUTOTA, OPINI – Masa kampanye jelang Pemilihan legislatif serentak tahun 2024 nanti, perlu mewaspadai fenomena yang boleh disebut cukup memilukan dan bahkan menyedihkan, ketika melihat dan mengamati orasi para calon legislatif saat berkampanye, yang terkesan melakukan pembodohan dan pembohongan politik kepada masyarakat.
Salah satunya adalah terkait dengan Pendidikan Gratis yang seakan menjadi “komoditi” yang dikemas dengan begitu berapi-api dan sungguh memikat untuk menarik simpati masyarakat calon pemilih saat kampanye yang diumbar secara vulgar dimana-mana.
Yang lebih miris lagi, ketika mendengar “janji pendidikan gratis” dari calon pemimpinnya itu, massa pendukung begitu histeris seakan menelan mentah-mentah dan memandang calon pemimpinnya itu sebagai sosok yang hebat sehingga layak dipilih dan didaulat sebagai pemimpinnya.
Namun bagi masyarakat yang kritis dan mengetahui sedikitnya tentang kebijakan publik, janji pendidikan gratis sebenarnya adalah sebuah pembodohan dan kebohongan publik, bahkan boleh disebut sebagai sikap yang “mencederai” demokrasi.
Disebut demikian, karena demokrasi pada hakekatnya adalah mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat pemilih, bukan sebaliknya, memanfaatkan ketidaktahuan publik untuk kepentingan merebut kursi kekuasaan.
Pendidikan gratis adalah program nasional, kebijakan Pemerintah Pusat yang berlaku secara nasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang harus dilaksanakan dan diberlakukan kepada siapapun, tanpa memandang siapa pemimpin di daerah atau siapa yang terpilih saat Pilkada.
Instrumen Pendidikan gratis ini dikenal dengan Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang didistribusikan ke sekolah-sekolah negeri maupun swasta di seluruh Indonesia.
Dengan begitu, calon legislatif bahkan calon kepala daerah yang menjanjikan pendidikan gratis merupakan potret calon pemimpin yang patut “diwaspadai” karena merupakan type pemimpin yang “gemar” membodohi dan membohongi masyarakat. Type pemimpin seperti ini juga ketika memimpin kelak berpotensi akan melakukan berbagai tindakan yang merugikan masyarakat.
Masyarakat pemilih saat kampanye Pilkada saat ini, harus kritis agar tidak terjebak pada kampanye-kampanye pembodohan dan pembohongan publik atau pemimpin yang menganggap masyarakat “bodoh” dan tidak paham tentang kebijakan publik misalnya.
Semestinya, dalam tataran ideal, seorang calon pemimpin di daerah yang mengklaim memiliki komitmen untuk membangun pendidikan dan SDM yang berkualitas mengambil ruang yang berbeda atau sudut lain yang berbeda, misalnya berkomitmen memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi namun tidak mampu atau menyediakan armada BUS gratis kepada siswa maupun membantu siswa berprestasi untuk masuk Perguruan Tinggi.
Ruang-ruang inilah yang semestinya menjadi isu yang diangkat oleh calon pemimpin saat kampanye, bukan sebaliknya “mengklaim” kebijakan nasional misalnya, seakan menjadi kebijakannya ketika terpilih menjadi memimpin daerah.
Jangan-jangan pemimpin yang gemar melakukan pembodohan dan pembohongan ini adalah pemimpin yang sudah “dirasuki oleh setan” yang menghalalkan berbagai cara untuk meraih dan merebuit kursi kekuasaan, seperti yang pernah diungkap oleh mendiang Presiden ke – 4 RI Abdurahman Wahid atau Gus Dur yang mengatakan bahwa , ada tiga macam jenis syetan ; Syetan pertama adalah cukup mengusirnya dengan membacakan Ayat Kursi lalu pergi, Syetan yang ke dua syetan yang jenisnya tidak jelas, namun kalau di lempar kursi pasti kabur dan Syetan yang ke tiga ia tidak takut di lempar kursi, malah justru berebut kursi.
Kita tentu tidak ingin pemimpin yang dirasuki oleh syetan jenis ke tiga di atas, yang hanya bisa mengklaim kebijakan nasional seakan-akan sebagai kebijakannya, kehebatannya yang dikemas dengan retorika-retorika yang begitu memikat.
Dengan demikian, bagi masyarakat Gorontalo yang dikemudian hari tengah mengikuti kampanye para calon pemimpin, agar lebih kritis dan cerdas dalam mengikuti, mengamati dan menilai “janji-janji” kampanye para calon pemimpin agar tidak terjebak pada penampilan luarnya yang pada akhirnya akan kecewa di kemudian hari.
Selanjutnya kepada para calon pemimpin agar lebih kreatif dan lebih cerdas untuk mengangkat isu-isu yang yang mencerahkan ketika berkampanye, jangan mengklaim, apalagi mengklaim “pendidikan gratis” sebagai sebuah janji politik, karena itu sudah menjadi komitmen nasional yang tidak perlu dijadikan “pemanis” untuk memikat masyarakat. [***]
