Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengambil langkah signifikan dengan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan yang beroperasi di kawasan konservasi Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, pada Selasa (10/6/2025). Langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia.
Pencabutan izin ini tidak terlepas dari regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Sejak Januari 2025, Peraturan Presiden (Perpres) diterbitkan, yang mengatur penertiban pemanfaatan kawasan hutan, dengan fokus pada evaluasi aktivitas usaha berbasis sumber daya alam di kawasan konservasi seperti Raja Ampat. "Kami berterima kasih kepada semua elemen masyarakat yang peduli dengan lingkungan dan memberikan masukan yang konstruktif," kata Prasetyo.
Daftar Perusahaan yang IUP-nya Dicabut
-
PT Anugerah Surya Pratama (ASP)
Beroperasi dengan IUP yang berlaku dari Januari 2024 hingga 2034, PT ASP memiliki wilayah tambang seluas 1.173 hektare di Pulau Manuran. Meskipun perusahaan ini telah mengantongi dokumen Amdal dan UKL-UPL sejak 2006, pencabutan izin dilakukan sebagai langkah perlindungan lingkungan. -
PT Mulia Raymond Perkasa (MRP)
Dengan izin berdasarkan SK Bupati Nomor 153.A Tahun 2013, PT MRP memiliki wilayah eksplorasi seluas 2.193 hektare di Pulau Batang Pele. Hingga kini, perusahaan ini berada dalam tahap eksplorasi dan belum melengkapi dokumen lingkungan yang diperlukan. -
PT Kawei Sejahtera Mining (KSM)
PT KSM memiliki IUP berdasarkan SK Bupati Nomor 290 Tahun 2013 yang berlaku hingga 2033. Meskipun sudah memiliki IPPKH dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, aktivitas produksi mereka terhenti sejak 2023. - PT Nurham
Beroperasi di Pulau Waegeo dengan luas konsesi 3.000 hektare, PT Nurham memiliki IUP yang diterbitkan berdasarkan SK Bupati Raja Ampat. Meskipun sudah mendapatkan persetujuan lingkungan sejak 2013, perusahaan ini belum memulai kegiatan produksinya.
Komitmen Keberlanjutan dari Pemerintah
Pemerintah melalui Kementerian ESDM menegaskan komitmen untuk menertibkan kegiatan pertambangan di Raja Ampat, yang merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan habitat beragam spesies. Pencabutan izin empat perusahaan ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam melindungi warisan alam Indonesia.
Keputusan ini juga mencerminkan kebijakan nasional yang mendorong pembangunan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Keterlibatan masyarakat dan dukungan regulasi yang kuat menjadi kunci dalam menjaga keindahan dan kekayaan hayati Raja Ampat.
Dengan langkah ini, diharapkan Raja Ampat tidak hanya tetap menjadi simbol alam yang indah, tetapi juga mampu menjadi contoh baik dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat menjadikan Raja Ampat sebagai bagian penting dari upaya global dalam perlindungan lingkungan dan keberagaman hayati.
