Produksi tembakau nasional Indonesia masih mengalami defisit yang signifikan, di mana angka produksi mencapai 200 ribu ton per tahun. Sementara itu, kebutuhan industri tembakau untuk rokok di dalam negeri diperkirakan memerlukan antara 315 ribu hingga 340 ribu ton. Pernyataan ini disampaikan oleh Program Manager Komnas Pengendalian Tembakau, Nina Samidi, dalam sebuah wawancara.
Nina mengungkapkan bahwa ketidakcukupan suplai tembakau domestik harus menjadi perhatian, mengingat industri rokok di Indonesia tidak hanya bergantung pada tembakau lokal. “Produksi domestik tidak bisa memenuhi kebutuhan industri rokok,” jelasnya. Hal ini mengundang pertanyaan mengenai dampak dari ketergantungan terhadap tembakau impor, dan apakah langkah-langkah perlu diambil untuk mendukung petani tembakau lokal.
Salah satu isu yang muncul adalah keputusan Gudang Garam, salah satu pemain besar di industri rokok, untuk menghentikan pembelian bahan baku tembakau dari wilayah Temanggung. Gudang Garam menyebutkan bahwa situasi ekonomi yang tidak kondusif dan stok bahan baku yang melimpah menjadi alasan di balik keputusan ini. “Kita perlu cek kembali, apakah Gudang Garam membeli tembakau impor terlalu besar sehingga tidak menyerap hasil tembakau nasional,” tambah Nina.
Menteri Pertanian juga diminta untuk melakukan mitigasi risiko menghadapi potensi penurunan permintaan produk rokok yang dapat berdampak pada petani tembakau. “Intervensi dari Kementan sangat dibutuhkan agar kesejahteraan petani tembakau tetap terjaga,” kata Nina. Ia menegaskan bahwa keberadaan tengkulak dalam distribusi tembakau seharusnya tidak meninggalkan petani tanpa dukungan yang cukup, terutama dalam hal penetapan harga.
Dalam konteks ini, naiknya tarif cukai tidak berhubungan langsung dengan peningkatan penggunaan rokok ilegal. Riset terbaru dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mengindikasikan bahwa rokok ilegal lebih banyak ditemukan di daerah tertentu, seperti yang berdekatan dengan pelabuhan atau perbatasan. “Ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat tanpa terjebak oleh kebijakan cukai yang lebih tinggi,” tegas Nina.
Dalam upaya memaksimalkan penyerapan hasil panen petani, Bupati Temanggung Agus Setyawan menyatakan rencananya untuk membentuk kawasan industri hasil tembakau. “Kami akan merintis ini, dan sudah ada pengajuan untuk pelaksanaannya pada tahun 2026,” katanya. Meskipun begitu, Agus mengakui bahwa implementasi masih bergantung pada perhitungan efisiensi dan faktor lainnya.
Ketidakpastian ini menjadi bagian dari tantangan yang dihadapi oleh industri tembakau dan petani lokal. Sementara kebutuhan akan tembakau terus meningkat, upaya untuk menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan dan mendukung petani masih perlu ditingkatkan. Petani tembakau nasional kini berada dalam posisi yang rentan, sekaligus memerlukan dukungan lebih dalam menghadapi tantangan pasar yang semakin kompleks.
Melihat kondisi ini, penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah dan industri, untuk berkolaborasi dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan produksi tembakau nasional. Kelayakan kebijakan dan strategi yang tepat dapat membantu memastikan tidak hanya kelangsungan hidup petani tetapi juga stabilitas industri tembakau di masa mendatang.
