Warga DKI Jakarta kini dapat melakukan pengajuan balik nama atau mutasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara daring, tanpa harus mengunjungi kantor pelayanan pajak. Inovasi ini dihadirkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui situs resmi Pajak Online Jakarta, memungkinkan masyarakat untuk memperbarui data kepemilikan objek pajak dengan lebih mudah dan efisien.
Proses mutasi PBB-P2 adalah langkah yang esensial, biasanya dilakukan setelah transaksi jual beli, hibah, atau pewarisan. Hal ini bertujuan agar nama yang tertulis dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) selaras dengan pemilik yang terbaru. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Morris Danny, menyatakan, "Langkah ini penting agar data yang ada di SPPT mencerminkan kondisi kepemilikan terbaru."
Inisiatif layanan daring ini merupakan bagian dari transformasi digital yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, yang berfokus pada percepatan dan kemudahan layanan pajak untuk masyarakat. Menurut Morris, "Selain lebih efisien, sistem online ini juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik."
Langkah-langkah Pengajuan Mutasi PBB-P2 Secara Online
Untuk melakukan pengajuan mutasi PBB-P2 secara online, warga dapat mengikuti langkah-langkah berikut:
-
Kunjungi Situs Resmi
Akses laman: https://pajakonline.jakarta.go.id -
Masuk ke Akun Pajak Online
Klik tombol Masuk, masukkan alamat email dan kata sandi, lalu centang kotak CAPTCHA sebelum mengklik Masuk. -
Pilih Jenis Pajak PBB
Setelah berhasil masuk, buka menu Jenis Pajak dan pilih PBB sebagai layanan yang akan diajukan. -
Ajukan Pelayanan Mutasi
Masuk ke menu Pelayanan, klik Tambah Permohonan Pelayanan, lalu pilih jenis pelayanan Mutasi. -
Isi Formulir dan Unggah Dokumen
Masukkan identitas pemohon serta data objek pajak secara lengkap. Unggah dokumen pendukung seperti KTP, bukti peralihan hak, dan SPPT terakhir. -
Konfirmasi dan Kirim
Centang pernyataan persetujuan dan klik Simpan untuk mengirimkan permohonan. -
Pantau Status Verifikasi
Permohonan yang diajukan akan muncul dengan status awal Proses Verifikasi Petugas. Masyarakat dapat memantau status secara berkala melalui akun masing-masing. - Unduh Bukti Layanan
Setelah permohonan disetujui, status akan berubah menjadi Berkas Selesai. Klik ikon Unduh untuk mendapatkan Surat Tanda Terima Pelayanan.
Morris juga mengingatkan agar masyarakat memastikan seluruh dokumen diunggah dalam format dan ukuran yang sesuai agar tidak ditolak oleh sistem. "Data yang diinput harus akurat untuk mencegah keterlambatan proses," tambahnya.
Layanan ini diharapkan tidak hanya mempercepat administrasi perpajakan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk secara tertib dan mudah memperbarui data mereka. Dengan adanya layanan daring ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka.
Inovasi layanan publik semacam ini menjadi salah satu langkah penting menuju modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia, terutama di Jakarta, sebagai langkah nyata untuk memberikan kemudahan dan keterbukaan dalam layanan kepada masyarakat.
