Presiden Prabowo Subianto secara simbolis menyerahkan surat keputusan (SK) badan hukum kepada lima perwakilan koperasi dalam peluncuran program nasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kopkel) di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, pada Senin (21/7/2025). Penyerahan SK tersebut menandakan pengakuan resmi pemerintah terhadap keberadaan dan legalitas koperasi di tingkat desa dan kelurahan, suatu langkah penting dalam pengembangan ekonomi lokal.
Acara yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden ini dihadiri oleh sejumlah kepala desa serta tokoh masyarakat setempat, menciptakan suasana antusias di tengah warga. Lima ketua koperasi yang menerima SK antara lain Bambang Gunarsa dari KDMP Bentangan, Jamaludin Adi Wijaya dari KDMP Sumbung, Parni dari KDMP Tambak, Sumanto dari KKMP Banyuanyar, dan Riska dari KDMP Ceper. Penyerahan SK ini bukan hanya formalitas, tetapi juga menggambarkan komitmen pemerintah untuk mendukung inisiatif ekonomi di tingkat akar rumput.
Menurut data pemerintah, saat ini sudah terbentuk sebanyak 81.140 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 80.081 unit sudah mendapatkan status badan hukum. Ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam usaha kooperasi di Indonesia, yang diharapkan mampu memberdayakan masyarakat desa secara ekonomi. Selain itu, pemerintah telah menetapkan 108 koperasi sebagai proyek percontohan, diharapkan menjadi model bagi daerah lain dalam mengembangkan koperasi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang hadir dalam acara tersebut, menargetkan agar seluruh koperasi ini dapat beroperasi dalam tiga bulan ke depan. “Dengan adanya koperasi ini, diharapkan akan muncul sentra ekonomi baru di desa dalam waktu 3-4 tahun ke depan,” ujarnya optimis. Ia menekankan bahwa keberadaan koperasi sudah mulai bergerak dari bawah dan sejumlah satu juta pengelola siap mendampingi masyarakat desa dalam memajukan perekonomian lokal.
Zulkifli Hasan juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kemandirian pangan nasional. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan menegaskan perlunya berdaya saing dalam sektor pertanian. “Kita harus berdikari dan membangun ekosistem pertanian desa yang adil serta berkelanjutan,” tegasnya.
Presiden Prabowo yang hadir dalam peresmian juga mengungkapkan bahwa koperasi dapat menjadi pilar penting dalam ekonomi nasional. Melalui koperasi, masyarakat dapat berkolaborasi dan saling mendukung dalam hal pengembangan usaha, serta memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat lokal. Koperasi diharapkan bisa meningkatkan produktivitas dan membantu anggota untuk mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pasar.
Inisiatif ini tidak hanya sekadar upaya untuk memperkuat perekonomian desa, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan ekonomi. Dengan modal yang lebih terjangkau, masyarakat dapat mengembangkan usaha micro dan kecil, yang sering kali berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja baru.
Proyek Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih diharapkan mampu menjadi titik tolak untuk berbagai program pemberdayaan lainnya dalam jangka panjang. Keberadaan koperasi yang legal dan diakui secara resmi diharapkan memberi kepercayaan lebih kepada masyarakat untuk berinvestasi dalam usaha mereka.
Dengan demikian, peluncuran program ini merupakan momentum strategis bagi pembangungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia, di mana setiap desa dapat berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui koperasi diharapkan dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.
