Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya kehadiran data terpilah sebagai alat untuk memahami dan memenuhi kebutuhan kelompok rentan di masyarakat. Dalam keterangan tertulisnya, Lestari mengungkapkan bahwa perencanaan pembangunan yang inklusif hanya dapat terlaksana dengan adanya data kependudukan yang lebih rinci. Hal ini sangat penting agar setiap warga negara dapat merasakan dampak positif dari pembangunan yang dilakukan.
Sejak awal tahun ini, Kementerian Tenaga Kerja mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam implementasi program pemberdayaan penyandang disabilitas. Beberapa kebijakan yang diterapkan belum menunjukkan hasil maksimal. Lestari mencatat bahwa isu-isu terkait kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) sering kali tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya dalam proses perencanaan pembangunan, terutama di wilayah-wilayah terpencil.
Lestari, yang akrab disapa Rerie, berargumen bahwa data yang lebih terperinci akan membantu dalam merumuskan strategi pembangunan secara efektif. “Proses pembangunan harus lebih tepat sasaran dengan memperhatikan isu-isu GEDSI yang nyata di lapangan,” ucapnya. Ini menunjukkan bahwa data terpilah tidak hanya bermanfaat untuk perencanaan, tetapi juga untuk membuat langkah-langkah yang lebih tepat dalam menjawab tantangan yang dihadapi kelompok rentan.
Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah tersebut menilai bahwa setelah data terkumpul, diperlukan political will dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah. Mereka harus memiliki keinginan dan komitmen untuk mengatasi masalah yang dihadapi kelompok rentan. “Keterlibatan semua pihak sangat diperlukan agar data yang dikumpulkan dapat digunakan secara maksimal dalam setiap sektor pembangunan nasional,” tambahnya.
Lestari juga mengungkapkan harapannya agar pihak-pihak terkait dapat membangun kolaborasi yang kuat. Sinergi ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam menghadirkan pembangunan yang lebih merata, serta memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk yang paling rentan, tidak tertinggal dalam proses pembangunan.
Ketidakmerataan dalam pembangunan sering kali membuat kelompok tertentu, terutama yang terpinggirkan, sulit mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya, layanan publik, dan kesempatan. Dengan adanya data terpilah yang jelas, diharapkan setiap program pembangunan dapat diukur efektivitasnya sehingga bisa lebih responsif terhadap kebutuhan yang ada.
Data terpilah juga memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi masyarakat di berbagai daerah. Misalnya, dalam konteks pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pemahaman yang lebih baik atas situasi ini memungkinkan pemerintah dan stakeholder lainnya untuk merancang program yang lebih sesuai dengan kondisi setempat.
Pentingnya data yang mendalam tidak hanya berdampak pada perencanaan, tetapi juga pada pelaksanaan dan evaluasi program. Tanpa data yang akurat, program-program yang dirancang berpotensi tidak mencakup seluruh aspek yang diperlukan, terutama bagi mereka yang tergolong dalam kategori rentan.
Seiring dengan perkembangan teknologi dan metode pengumpulan data, Lestari menyarankan agar semua pihak memanfaatkan kemajuan ini untuk mendapatkan data yang lebih baik. Dalam era digital, informasi dapat diakses dan dikelola dengan lebih mudah, yang diharapkan dapat mendukung penentuan kebijakan berbasis data.
Untuk mencapai hasil optimal, Lestari menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta adalah kunci. Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak, data terpilah yang dihasilkan dapat dijadikan acuan yang lebih kuat untuk mendefinisikan arah pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan demikian, langkah ke depan menjadi lebih jelas. Data terpilah tidak hanya sekadar angka dan statistik; ia adalah fondasi untuk mewakili suara dan kebutuhan masyarakat yang sering terlupakan. Rerie berpesan agar semua elemen masyarakat bergerak menuju tujuan yang lebih adil dan merata bagi semua warga negara.
-
-
-
-
