Pemerintah Indonesia secara resmi telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi aset kripto. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Agustus 2025 dan dipandang sebagai langkah signifikan dalam penataan pajak untuk aset digital di Indonesia.
Menurut regulasi terbaru, tarif PPh Final untuk transaksi kripto ditetapkan sebesar 0,21% dari nilai transaksi dalam mata uang rupiah. Sementara itu, PPN ditetapkan sebesar 0% untuk transaksi yang dilakukan melalui platform perdagangan yang ditunjuk sebagai pemungut pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban pajak bagi para pelaku industri dan mendorong pertumbuhan pasar kripto di Indonesia.
Oscar Darmawan, Chairman Indodax, menyambut positif kehadiran regulasi tersebut. Ia menggambarkan langkah ini sebagai upaya nyata pemerintah untuk menjadikan sistem perpajakan aset digital lebih terstruktur. “Kejelasan hukum yang dihadirkan melalui PMK ini adalah langkah penting yang menempatkan aset kripto sejajar dengan produk keuangan lain yang juga bebas PPN,” ujarnya.
Inisiatif ini dapat menjadi angin segar bagi industri kripto. Kebijakan PPN 0% dianggap sebagai terobosan yang akan mendorong efisiensi biaya transaksi, serta meningkatkan preferensi masyarakat terhadap platform lokal yang mematuhi regulasi. Hal ini tentunya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekosistem perdagangan aset digital yang legal dan transparan.
Meskipun demikian, ada tantangan yang perlu dihadapi. Oscar menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan inovasi. “Jika pajaknya terlalu tinggi, dikhawatirkan justru akan mendorong investor lari ke platform luar negeri yang tidak terkena beban pajak domestik,” tambahnya. Oleh karena itu, struktur pajak yang jelas dan proporsional sangat dibutuhkan agar industri ini bisa berkembang tanpa hambatan.
Indodax juga berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya kebijakan baru ini dari sisi teknis dan operasional. Mereka akan bertindak sebagai pemungut pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, Indodax berencana untuk meningkatkan komunikasi dengan para member agar semua pengguna memahami perubahan regulasi dan dapat mematuhi ketentuan baru dengan baik.
Untuk meningkatkan pemahaman, Indodax akan menggencarkan program edukasi melalui kanal resmi mereka. Menurut Oscar, membangun ekosistem yang sehat bergantung pada pemahaman bersama antara pelaku industri, regulator, dan masyarakat. “Regulasi yang jelas dan adil adalah kunci pertumbuhan industri kripto yang berkelanjutan,” tegasnya.
Strategi ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar kripto global yang semakin kompetitif. Dengan dukungan regulasi yang memadai, Indonesia dapat menarik lebih banyak investor domestik dan asing, serta mewujudkan pasar kripto yang lebih terorganisasi.
Kesimpulan penting lainnya adalah perlunya sinergi antara pemerintah, OJK, dan pelaku industri. Koordinasi lintas lembaga tersebut akan membantu mencegah timbulnya beban administratif yang berlapis, yang sering kali menjadi penghalang bagi pertumbuhan suatu industri. Dengan demikian, perubahan kebijakan pajak ini dapat menjadi peluang besar bagi perkembangan industri kripto di Indonesia sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip perpajakan yang adil dan transparan.
