Polri dan Perum Bulog telah meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di seluruh Indonesia untuk menanggulangi tingginya harga beras yang masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komjen Dedi Prasetyo, menekankan pentingnya aksi nyata dalam menghadapi masalah ini. Saat ini, dari target pasokan beras sebesar 1,3 juta ton untuk tahun ini, baru sekitar 8.000 ton yang terdistribusi.
Dalam pelaksanaannya, GPM akan melibatkan peran aktif dari fungsi Bina Masyarakat (Binmas) Polri sebagai sektor utama yang bertugas memastikan data stok beras akurat dan melakukan koordinasi dengan Bulog. “Kami melombakan antarsatuan wilayah untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran dan menghindari penyelewengan,” ujar Dedi. Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan dilakukan melalui dua skema: langsung dari satuan wilayah ke Bulog atau melalui Koperasi Merah Putih Primkoppol.
Penting untuk dicatat bahwa setiap konsumen hanya diperbolehkan membeli maksimum 10 kg beras, kecuali untuk daerah 3T seperti Maluku dan Papua yang menggunakan kemasan 50 kg. Dalam setiap proses distribusi, penjual diharapkan mematuhi HET zonasi dan dilarang menjual kembali beras tersebut. Digitalisasi distribusi akan dilakukan melalui aplikasi Klik SPHP yang memungkinkan integrasi dalam proses pengajuan, pembayaran, dan pelaporan.
Langkah pengawasan juga akan dilakukan secara ketat. Bhabinkamtibmas di setiap Polsek wajib melakukan sosialisasi dan pemantauan di lapangan. Tim Pemantau Gabungan yang terdiri dari Bulog, Polri, Pemerintah Daerah, dan Badan Pangan Nasional akan melakukan evaluasi harian menggunakan aplikasi yang sama.
Direktur Utama Perum Bulog, Mayor Jenderal Ahmad Rizal Ramdhan, menyambut baik kolaborasi ini, menyatakan bahwa dukungan Polri diharapkan dapat meningkatkan kapasitas distribusi Bulog. Saat ini, Bulog telah menyiapkan 1.514 gudang dengan total kapasitas mencapai 3,7 juta ton dan menawarkan fasilitas tunda bayar selama tujuh hari bagi Koperasi Polri.
Badan Pangan Nasional juga meminta agar Perum Bulog memastikan kualitas beras yang disalurkan serta menjaga stok agar tetap stabil. Mereka mendorong Bulog untuk mempublikasikan capaian GPM agar masyarakat mendapati manfaat secara langsung dari program tersebut.
Brigjen Helfi Assegaf dari Dirtipideksus Bareskrim menyatakan bahwa pengawasan terhadap pendistribusian beras SPHP menjadi prioritas untuk mencegah penyelewengan. Ia menekankan perlunya pendataan yang ketat agar penyaluran beras tidak jatuh ke tangan “pemain besar” yang menyimpang dari aturan. Masyarakat juga diberi akses untuk melaporkan jika terdapat penyimpangan melalui Hotline 110 atau aplikasi Klik SPHP.
Rapat koordinasi mengenai Gerakan Pangan Murah ini diadakan di tengah banyaknya temuan harga beras yang masih di atas HET di berbagai daerah. Situasi ini menunjukkan betapa mendesaknya kesigapan semua pihak dalam memastikan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
Dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak termasuk masyarakat, diharapkan gerakan ini dapat berkontribusi signifikan dalam stabilitas harga pangan. Penegakan sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan juga menjadi bagian penting dari strategi Polri dan Bulog. Sehingga pelaksanaan Gerakan Pangan Murah ini diharapkan mampu membawa perubahan yang positif bagi kesejahteraan masyarakat.
