Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) baru-baru ini meluncurkan metode baru untuk menghitung royalti lagu bagi kafe dan restoran di Indonesia. Kebijakan ini mengalihkan fokus dari jumlah lagu yang diputar menjadi jumlah kursi efektif terisi di lokasi usaha, dengan tujuan untuk menyederhanakan proses pembayaran royalti dan memastikan hak-hak pemegang hak cipta terpenuhi.
Metode ini menetapkan tarif royalti sebesar Rp120.000 per kursi per tahun. Tarif tersebut terbagi menjadi dua komponen utama, masing-masing sebesar Rp60.000—satu untuk royalti pencipta lagu dan yang lainnya untuk hak terkait, yang mencakup pelaku pertunjukan serta produser karya rekaman. Hal ini tentu merupakan langkah signifikan bagi para pelaku usaha kuliner yang sebelumnya mungkin harus mengurus perhitungan yang lebih rumit.
Metode Self-Assessment
Sistem perhitungan ini dilakukan melalui metode self-assessment, di mana pemilik kafe bertanggung jawab untuk melaporkan rata-rata tingkat okupansi, yaitu jumlah kursi yang terisi selama satu tahun. Kebijakan ini mengingatkan bahwa kapasitas total kursi tidak selalu menjadi patokan dalam menentukan biaya royalti. Sebagai contoh, jika sebuah kafe memiliki 100 kursi tetapi hanya ada 15 kursi yang terisi setiap hari, maka hitungan royalti hanya akan mengacu pada 15 kursi tersebut. Dalam kasus ini, biaya royalti yang perlu dibayar adalah Rp1.800.000 per tahun, yang dihitung dengan mengalikan 15 kursi dengan tarif Rp120.000.
Dampak pada Usaha Kuliner
Skema berbasis kursi ini dirancang untuk memudahkan pelaku usaha kuliner dalam memenuhi kewajiban pembayaran royalti. Dengan sistem baru ini, diharapkan akan ada peningkatan kepatuhan dari pemilik kafe dan restoran terhadap kewajiban pembayaran royalti, sehingga menciptakan hubungan yang lebih baik antara industri kreatif dan sektor usaha. Pembayaran royalti dijadwalkan minimal satu kali dalam setahun, dan dana yang terkumpul dari pelaku usaha akan disalurkan oleh LMKN kepada pemegang hak cipta dan produser rekaman.
Keuntungan bagi Pelaku Usaha
Dengan menghilangkan faktor jumlah lagu yang diputar dalam menghitung royalti, pelaku usaha kini memiliki cara yang lebih sederhana dan transparan untuk memenuhi kewajiban mereka. Model perhitungan ini memastikan bahwa semua lagu yang diputar sudah secara otomatis tercakup berdasarkan kursi yang terisi. Ini memberikan kejelasan bagi pemilik usaha, yang sebelumnya mungkin merasa kewalahan dengan perhitungan yang tidak jelas.
Peningkatan Kepatuhan
Penerapan sistem berbasis kursi diharapkan dapat mendorong tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam membayar royalti. Hal ini penting tidak hanya untuk menjaga hubungan yang baik dengan para pemegang hak cipta, tetapi juga untuk dukungan terhadap industri musik di Indonesia. Dengan kebijakan baru ini, LMKN bertujuan untuk menciptakan ecosystem yang lebih sehat dan saling menguntungkan.
Kebijakan royalti yang baru ini, yang mulai diterapkan oleh LMKN, menunjukkan langkah maju dalam mengelola hak cipta yang seharusnya meningkatkan profesionalisme dalam sektor musik dan industri kreatif. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa model yang lebih sederhana ini akan mendukung pertumbuhan usaha kuliner sambil memastikan semua pihak yang terlibat mendapatkan bagian yang adil dari hasil karya mereka. Pendekatan yang inklusif ini dapat menjadi model bagi negara lain dalam mengatur hak cipta di era digital saat ini.
