Pemerintah Indonesia berencana untuk menarik utang baru sebesar Rp 781,87 triliun pada tahun 2026. Rencana ini disampaikan dalam dokumen Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026. Pembiayaan utang tersebut akan diakses melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman, dengan penekanan pada pengelolaan yang mengikuti prinsip kehati-hatian.
Dalam pernyataan resmi, pemerintah menekankan bahwa APBN 2026 dirancang untuk mengimbangi dua agenda utama: meredam gejolak ekonomi global dan mendukung agenda pembangunan nasional. "APBN harus mampu melaksanakan program-program pembangunan prioritas di tengah risiko perekonomian yang meningkat akibat ketidakpastian yang ada," ujar dokumen tersebut.
Proyeksi Pembiayaan Utang
Pembiayaan utang dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif. Angka utang yang diproyeksikan untuk tahun 2026 ini lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, seperti Rp 870,5 triliun pada tahun 2021 dan Rp 696 triliun pada tahun 2022. Rinciannya sebagai berikut:
- 2021: Rp 870,5 triliun
- 2022: Rp 696 triliun
- 2023: Rp 404 triliun
- 2024: Rp 558,1 triliun
- 2025: Rp 715,5 triliun (outlook)
- 2026: Rp 781,9 triliun
Angka ini menjadi yang tertinggi setelah tahun 2021, di mana pemerintah harus melakukan pembiayaan besar sebagai respons terhadap pandemi COVID-19.
Prinsip Pengelolaan Utang yang Ditetapkan
Pemerintah menjelaskan bahwa strategi pengelolaan utang akan mengikuti tiga prinsip utama, yakni:
- Akseleratif: Memanfaatkan utang sebagai pemicu percepatan pembangunan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
- Efisien: Mengoptimalkan biaya penerbitan utang melalui pengembangan pasar keuangan dan diversifikasi instrumen utang.
- Seimbang: Menjaga keseimbangan antara biaya minimal dan risiko yang dapat ditoleransi untuk mendukung keberlanjutan fiskal.
Dengan pendekatan ini, Pemerintah Indonesia berharap pengelolaan utang dapat berjalan secara prudent dan akuntabel, sehingga keberlanjutan fiskal tetap terjaga.
Defisit Anggaran dan Dampaknya
Dalam RAPBN 2026, pemerintah memproyeksikan defisit anggaran sebesar Rp 638,8 triliun, yang setara dengan 2,48% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini muncul karena belanja negara yang direncanakan mencapai Rp 3.786,5 triliun, jauh lebih besar dari target pendapatan negara yang sebesar Rp 3.147,7 triliun.
Defisit ini tidak hanya menandakan tantangan yang dihadapi, tetapi juga menjadi gambaran dari keinginan pemerintah untuk meningkatkan investasi dalam pembangunan. Sebagai langkah strategis, pemerintah akan berupaya meningkatkan kapasitas fiskal guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Tanggapan dan Harapan
Banyak pihak berharap bahwa langkah ini akan merangsang pertumbuhan ekonomi nasional. "Kebijakan anggaran yang ekspansif merupakan salah satu upaya penting," kata seorang analis ekonomi. Pengelolaan utang yang ditargetkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dinilai akan memberikan dampak positif bagi masyarakat jika dilaksanakan dengan hati-hati.
Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan rencana ini dengan transparansi dan akuntabilitas, menjamin bahwa setiap sen yang dipinjam akan digunakan untuk kepentingan publik dan mendukung visi jangka panjang pembangunan nasional.
Dalam konteks global yang terus berubah, tantangan ini datang bersamaan dengan kebutuhan untuk mengikuti perkembangan ekonomi dunia. Oleh karena itu, pemerintahan akan terus memantau dan menyelaraskan kebijakan utang dengan keadaan ekonomi domestik dan internasional.
Ini adalah langkah besar bagi Indonesia menjelang 2026, dengan harapan agar dapat meraih pertumbuhan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di kancah global.
