Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus tantiem bagi direksi BUMN serta memangkas jumlah komisaris diharapkan dapat berkontribusi positif bagi penerimaan negara. Perbincangan ini muncul dalam konteks efisiensi dan optimalisasi anggaran di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang selama ini diharapkan dapat mendukung perekonomian nasional secara lebih tepat sasaran.
Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi Perbankan Perbanas, Aviliani, mengungkapkan dukungannya terhadap langkah ini. Menurutnya, penghapusan tantiem dan pengurangan jumlah komisaris bisa meningkatkan efisiensi finansial BUMN. "Semakin kita efisien berarti nanti dividen yang disetor kepada negara juga makin besar," ujarnya saat berbicara dalam Kelas Jurnalis Perbanas di Jakarta Selatan. Data dari Rapat Paripurna DPR RI menggambarkan langkah ini sebagai bagian dari agenda pemerintah untuk mengurangi beban anggaran serta meningkatkan kinerja perusahaan pelat merah.
Prabowo mengusulkan agar jumlah komisaris BUMN tidak lebih dari enam orang, dengan harapan bisa memotong biaya operasional yang selama ini dianggap membebani. “Saya hilangkan tantiem. Saya tidak mengerti apa arti tantiem. Itu akal-akalan saja,” tegasnya di Kompleks Parlemen, Senayan. Pernyataan ini menunjukkan komitmennya untuk menerapkan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan BUMN.
Penghapusan tantiem, yang merupakan bagian dari laba yang dibagikan kepada direksi dan komisaris, menjadi isu sensitif di kalangan praktisi bisnis. Namun, Aviliani menjelaskan bahwa efektivitas komisaris seharusnya tidak diukur dari jumlah, melainkan dari fungsi pengawasan yang dijalankan. Dalam peraturan perusahaan, tidak ada ketentuan yang menetapkan batas minimal untuk jumlah komisaris, sehingga pengurangan ini bisa dianggap sebagai langkah pragmatis yang sesuai dengan kondisi.
Ada pula pendapat bahwa efisiensi dalam BUMN dapat ditingkatkan lebih jauh, tidak hanya melalui pengurangan jumlah komisaris, tetapi juga dengan mengurangi biaya operasional. Aviliani mengungkapkan, “Masih banyak yang bisa diefisienkan dari biaya operasional baik di sektor keuangan maupun non-keuangan.” Ini mencakup pengelolaan yang lebih baik dalam berbagai aspek operasi BUMN.
Dampak Positif terhadap Penerimaan Pajak
Dalam konteks ini, Prabowo menekankan pentingnya laporan keuangan yang realistis. Dengan menghilangkan tantiem, diharapkan direksi akan lebih fokus pada strategi peningkatan kinerja jangka panjang daripada mengejar bonus jangka pendek. Ini dapat menciptakan persepsi yang lebih baik di kalangan pemangku kepentingan dan investor.
Proyeksi positif terhadap penerimaan negara juga merujuk pada potensi peningkatan dividen. Dalam situasi di mana BUMN beroperasi dengan lebih efisien, dividen yang disetor ke negara akan meningkat. “Kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti! Banyak anak muda yang mampu siap gantikan mereka,” kata Prabowo, menunjukkan tekadnya untuk melakukan perombakan jika diperlukan.
Kesimpulan Menyongsong Masa Depan
Langkah ini juga memberikan sinyal kepada pasar bahwa pemerintah serius dalam menerapkan reformasi struktural di BUMN. Banyak pihak optimis bahwa kebijakan ini akan membawa dampak positif bagi perekonomian nasional. Selain itu, keputusan Prabowo untuk tidak memberikan tantiem ketika perusahaan mengalami kerugian mencerminkan komitmen untuk transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan BUMN.
Dengan perubahan ini, harapan terdapat pada peningkatan kinerja BUMN serta kontribusi yang lebih besar kepada negara. Menerapkan efisiensi disertai dengan akuntabilitas yang tinggi diharapkan bisa menjadikan BUMN sebagai motor penggerak ekonomi yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan zaman.
