Risiko likuiditas yang mengancam dana pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri kini menjadi perhatian utama dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dalam Buku II Nota Keuangan, pemerintah yang dipimpin oleh Prabowo Subianto menyoroti potensi kekurangan dana tabungan hari tua yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Iuran pensiun untuk ASN dan TNI/Polri bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga kekurangan dana ini bisa berdampak pada stabilitas keuangan negara.
Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menilai ada beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini. Pertama, beban klaim yang meningkat signifikan akibat tren resign di kalangan ASN. Kebijakan pemerintah untuk memperpanjang usia pensiun ASN juga dianggap sebagai upaya untuk mengurangi tekanan likuiditas dalam jangka pendek. Huda menjelaskan, “Ketika mengulur waktu, otomatis mempunyai waktu juga bagi pemerintah untuk bisa mengembalikan modal atau uang yang sudah ditanamkan oleh Taspen atau Asabri.”
Satu faktor penting yang diangkat adalah penggunaan portofolio investasi yang kurang optimal. Menurutnya, penempatan dana pensiun pada proyek-proyek pemerintah melalui instrumen Surat Berharga Negara (SBN) belum memberikan hasil yang diharapkan. Hal ini berpotensi mengurangi persediaan kas yang tersedia di lembaga-lembaga tersebut.
Adanya scandal korupsi yang melibatkan PT Asabri juga turut memperburuk keadaan. Huda menambahkan, “Ini akan jadi tanggung jawab dan bisa menggerus persediaan kas dari Asabri.” Pihaknya mengingatkan perlunya restrukturisasi portofolio investasi di Taspen dan Asabri untuk menjamin keberlanjutan program dana pensiun.
Di satu sisi, Huda juga menentang pendanaan bagi proyek-proyek yang tidak mendesak. Ia menyebutkan, “Minimal itu, karena saya rasa pasti ke depan akan semakin banyak klaim untuk dana pensiun karena orang semakin malas [menjadi ASN].” Ini menunjukkan perlunya prioritaskan penggunaan dana pensiun untuk keperluan yang lebih mendesak dan relevan.
Dengan jumlah klaim pensiun yang terus meningkat, pemerintah diharapkan dapat memperbaiki sistem dan internal lembaga pengelola dana pensiun untuk mencegah krisis keuangan di masa mendatang. Huda mengusulkan agar BPI Danantara atau Himbara dapat turut berkontribusi untuk membiayai klaim pensiun pada tahun-tahun mendatang.
Kekhawatiran masyarakat terhadap keberlanjutan dana pensiun bagi ASN dan TNI/Polri juga muncul dalam konteks besarnya kontribusi yang mereka harapkan dari pemerintah. Untuk itu, restrukturisasi dan penguatan sistem internal perlu dilakukan segera, agar dapat memastikan keamanan dan ketersediaan dana pensiun untuk para ASN dan TNI/Polri di masa depan.
Dengan segala tantangan yang ada, termasuk fenomena resign yang meningkat serta isu-isu korupsi yang mencuat, perlunya langkah preventif melalui reformasi kebijakan dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan investasi sangat mendesak. Sementara pengawasan internal dan akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran juga menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan dana pensiun sekaligus kepercayaan publik kepada institusi pemerintah.
Situasi ini perlu menjadi perhatian lebih dari pihak berwenang, agar kedepannya dana pensiun dapat dikelola lebih baik dan memberikan keadilan bagi para ASN, TNI, dan Polri yang telah bertugas membangun bangsa.
