Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh. Jumhur Hidayat menegaskan bahwa tiga juta anggota KSPSI tidak akan berpartisipasi dalam aksi demonstrasi buruh yang direncanakan pada 28 Agustus. Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumhur menyatakan telah memberikan instruksi tegas kepada anggota KSPSI di seluruh Indonesia untuk tidak ikut serta dalam aksi tersebut.
Jumhur menjelaskan, “Saya sudah instruksikan kepada 3 juta keluarga besar buruh anggota KSPSI di seluruh tanah air untuk tidak terlibat dalam aksi demo itu.” Pernyataan ini menggarisbawahi sikap KSPSI yang lebih memilih jalur dialog ketimbang demonstrasi. KSPSI bersama 100 federasi dan konfederasi lainnya telah menyiapkan draft untuk diajukan dalam diskusi dengan pemerintah, DPR, dan pengusaha. Menurutnya, demonstrasi seharusnya menjadi langkah terakhir jika pilihan dialog tidak membuahkan hasil.
Sikap KSPSI juga dipengaruhi oleh pengamatan Jumhur tentang keterlibatan partai politik dalam rencana aksi demonstrasi. Ia menilai aksi tersebut belum sepenuhnya murni dari kalangan buruh. Jumhur mengakui, “Ini negara demokrasi; silahkan saja bila mau mencari simpati,” namun mengingatkan bahwa KSPSI lebih memilih pendekatan dialog.
Pihak KSPSI kini tengah mempersiapkan bahan-bahan untuk dialog dengan pemerintah, DPR, dan pengusaha. Jumhur menegaskan bahwa tindakan demonstrasi tidak akan menjadi prioritas sampai jalur dialog telah dilalui. “Jadi sekali lagi tidak ada buruh anggota KSPSI yang akan terlibat dalam aksi 28 Agustus mendatang, dan ini adalah perintah DPP,” tambahnya.
Ini bukan pertama kalinya KSPSI menyatakan penolakan terhadap demonstrasi. Pada beberapa kesempatan sebelumnya, mereka juga memilih untuk terlibat dalam dialog alih-alih turun ke jalan. Pendekatan ini mencerminkan keinginan KSPSI untuk mencari solusi yang lebih konstruktif bagi permasalahan buruh di Indonesia.
Hal ini menunjukkan bahwa KSPSI ingin mengambil pendekatan yang lebih damai dan terencana dalam bernegosiasi dengan pihak pemerintah dan pengusaha demi kepentingan anggotanya. Dalam konteks yang lebih luas, perlu dicatat bahwa ketidakhadiran KSPSI dalam aksi demonstrasi pada 28 Agustus tersebut menciptakan lanskap baru bagi gerakan buruh di Indonesia, yang mungkin akan berdampak pada dinamika advokasi buruh ke depan.
Menariknya, langkah KSPSI ini bisa menjadi indikasi bahwa buruh di Indonesia berusaha untuk menghindari konflik yang tidak perlu, sambil tetap memperjuangkan hak dan kesejahteraan mereka melalui cara-cara yang lebih diplomatis. Langkah ini juga diharapkan dapat meredakan ketegangan antara buruh dan pengusaha, serta meningkatkan produktivitas dengan membangun sikap saling pengertian.
Seiring dengan upaya KSPSI untuk meningkatkan dialog, anggota serikat pekerja lainnya tetap dihimbau untuk tetap waspada dan aktif dalam lingkungan masing-masing. Keharmonisan antara pihak pengusaha dan pekerja dianggap esensial dalam menciptakan iklim kerja yang lebih baik.
Dalam beberapa waktu mendatang, hasil dari dialog yang direncanakan bisa menentukan arah kebijakan yang lebih bersahabat terhadap buruh di Indonesia. Apakah pendekatan ini akan membawa hasil yang diharapkan menjadi topik hangat untuk diperhatikan oleh para penggiat advokasi buruh, pengamat, dan masyarakat umum di tanah air.
