Stok beras premium di ritel modern Jakarta mengalami kekosongan yang cukup signifikan, dan hal ini disoroti oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Dalam pernyataannya di Balai Kota Jakarta, Rabu (3/9/2025), Pramono menjelaskan bahwa situasi ini terjadi akibat panic buying yang dilakukan oleh masyarakat. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa ketersediaan beras non-premium di Ibu Kota masih aman hingga akhir bulan Oktober 2025.
Pramono menjelaskan, “Yang pertama sebenarnya untuk pangan Jakarta, terutama untuk masyarakat yang umumnya bukan beras premium, itu sampai dengan akhir bulan Oktober tersedia.” Akibat panic buying, banyak masyarakat yang melakukan penimbunan beras premium, sehingga mengakibatkan kelangkaan di pasaran. Ia berharap kondisi ini dapat segera dinormalkan agar pasokan kembali tersedia.
Fenomena kelangkaan juga mendapat perhatian dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa kelangkaan beras premium bukan hanya disebabkan oleh tingginya permintaan, tetapi juga oleh proses penyesuaian dari pihak penggilingan padi. Mereka sedang melakukan penyesuaian agar produk yang disalurkan sesuai dengan standar kelayakan yang ditetapkan.
“Pasokan beras di pasar tradisional saya melihatnya ada, hanya sedang menyesuaikan,” kata Arief. Di sisi lain, beberapa pasokan ke ritel modern memang mengalami penurunan. Ia menjelaskan bahwa beras premium harus memenuhi berbagai syarat, termasuk kadar beras pecah maksimal 15%, kadar air 14%, dan derajat sosoh minimal 95%, dengan harga jual per kilogram sebesar Rp14.900.
Adanya standar yang ketat ini membuat beberapa penggilingan padi harus menyesuaikan proses produksi mereka, sehingga dapat berpengaruh pada ketersediaan beras premium di pasaran. Namun, Arief meyakini bahwa setelah semuanya berjalan sesuai rencana, suplai beras baik di ritel modern maupun pasar tradisional akan kembali lancar.
Pemerintah pun sudah mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan pasokan pangan. Program-program intervensi seperti penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Gerakan Pangan Murah (GPM) telah diimplementasikan untuk menjamin ketersediaan pangan di masyarakat. Melalui inisiatif tersebut, diharapkan masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan pokok seperti beras.
Selain itu, upaya penyaluran bantuan pangan beras juga merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengurai dampak panic buying yang menghantui masyarakat selama periode ini.
Pemerintah DKI Jakarta dan Bapanas berkomitmen untuk terus memantau situasi ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan. Dengan begitu, masyarakat di Jakarta bisa tetap tenang dan tidak perlu khawatir akan kelangkaan beras, baik premium maupun non-premium.
Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga kestabilan pasokan pangan. Edukasi mengenai cara mengelola kebutuhan pangan dengan bijak menjadi sangat diperlukan agar fenomena panic buying tidak terulang di masa depan. Pemerintah pun akan terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk menjaga agar kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi dengan baik.
