Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, penduduk Pulau Jawa akan menerima alokasi sebesar Rp5,1 juta per kapita. Sementara itu, penduduk di Papua akan mendapatkan alokasi tertinggi di Indonesia, yakni Rp12,5 juta per kapita. Pernyataan ini disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dengan agenda membahas RUU APBN 2026 di Jakarta.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa alokasi anggaran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. "APBN melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD) menunjukkan upaya terus melakukan redistribusi dan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia," ujar Sri Mulyani.
Variasi Alokasi Anggaran per Wilayah
Dalam rincian anggaran, terdapat variasi alokasi antara wilayah-wilayah di Indonesia sesuai dengan karakteristik dan tantangan masing-masing. Misalnya, Sumatera akan menerima Rp6,5 juta per kapita, Kalimantan Rp8,5 juta, dan Sulawesi Rp7,3 juta per kapita. Dengan demikian, meskipun Pulau Jawa menerima Rp5,1 juta, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya, kecuali Bali-Nusa Tenggara yang mendapatkan Rp6,4 juta per kapita.
Pemerintah berupaya agar alokasi anggaran ini dapat mendukung program-program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program-program tersebut dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar.
Dampak Sosial Ekonomi
Alokasi anggaran yang bervariasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah masing-masing. Sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati layanan yang layak. Dengan adanya alokasi yang lebih besar di Papua, diharapkan akan mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sana.
Sri Mulyani menambahkan bahwa setiap alokasi anggaran harus dikelola dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. "Pengelolaan yang efisien akan membawa dampak positif yang lebih besar, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian khusus," ungkapnya.
Tantangan dalam Pelaksanaan
Meski demikian, pelaksanaan dari RAPBN 2026 ini tetap dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dana dan memastikan bahwa alokasi tersebut benar-benar menyentuh lapisan masyarakat yang membutuhkan.
Sri Mulyani menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan anggaran. Kerja sama yang baik dapat mempercepat pencapaian target-target pembangunan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Dengan adanya alokasi besar untuk wilayah Papua, pemerintah berharap dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga semua daerah di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat membawa Indonesia lebih dekat kepada cita-cita pemerataan kesejahteraan yang adil.
Informasi mengenai RAPBN 2026 dan alokasi per kapita menjadi perhatian berbagai kalangan, baik masyarakat maupun akademisi, karena akan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Data ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan pembangunan di Indonesia, dengan harapan dapat memperkuat ikatan sosial dan ekonomi antar daerah.
