Anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia diperkirakan akan mencapai Rp 1,2 triliun per hari pada tahun depan. Anggaran ini dirancang untuk melayani sekitar 82,9 juta orang di seluruh negeri, menandakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Sinergi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.
Dadan Hindayana menekankan bahwa anggaran yang besar ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi masalah gizi. “Insyaallah tahun depan kita akan mulai dari Januari dengan 82,9 juta dan Badan Gizi Nasional akan spending Rp 1,2 triliun per hari,” ujarnya. Ia juga menjelaskan bahwa anggaran tersebut setara dengan setengah dari anggaran tahunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, menunjukkan betapa pentingnya inisiatif ini dalam kebijakan pemerintah.
Saat ini, pelaksanaan program MBG telah terserap sekitar Rp 13 triliun dari total anggaran 2025 yang mencapai Rp 71 triliun. Dadan juga mengungkapkan bahwa sudah terbentuk 7.475 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani lebih dari 25 juta penerima manfaat. “Jadi kita sudah hampir bisa melayani satu penduduk seluruh benua Australia atau empat negara Skandinavia,” kata Dadan, menggambarkan cakupan layanan yang luas.
Terdapat laporan bahwa sebanyak 29 ribu SPPG telah mendaftar untuk program ini. Dadan menekankan bahwa setiap SPPG yang dibangun dapat menimbulkan biaya sekitar Rp 2 triliun, namun dana tersebut bukan berasal dari BGN, melainkan dari mitra yang berkolaborasi dengan mereka. “Jadi ini bukan uang pemerintah, ini uang masyarakat,” jelasnya.
Dampak ekonomis dari program ini juga cukup signifikan. Setiap SPPG mempekerjakan sekitar 50 orang dan membutuhkan 15 pemasok, yang pada gilirannya memerlukan dukungan dari sumber daya manusia (SDM) lainnya. Hal ini menunjukkan betapa program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan gizi, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja.
Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah akan menggunakan anggaran ini untuk menyediakan makanan bergizi di berbagai daerah, memastikan bahwa setiap individu, terutama yang berada dalam kategori rentan, mendapatkan asupan gizi yang baik. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang, terutama bagi kesehatan generasi mendatang.
Dadan optimis bahwa dengan anggaran yang ada, pemerintah dapat mencapai target dalam pemenuhan gizi nasional dan memperbaiki status gizi masyarakat secara keseluruhan. Inisiatif ini diharapkan dapat mengurangi angka stunting dan masalah gizi lainnya yang masih menjadi isu di Indonesia.
Sebagai tambahan, program ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial. Pemerintah terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, untuk memastikan bahwa setiap masyarakat dapat merasakan manfaat dari gastronomi sehat.
Melalui anggaran ini, pemerintah berusaha mewujudkan cita-cita untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya sehat tetapi juga produktif. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus dalam setiap kebijakan pemerintah saat ini, menjadikan kesehatan dan gizi sebagai prioritas utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia.
