Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merespons tujuh desakan darurat ekonomi yang disampaikan oleh Aliansi Ekonom Indonesia (AEI). Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Luhut menekankan komitmen pemerintah untuk mendengarkan dan memperhatikan tuntutan tersebut. "Kami ingin mendengar langsung, menyampaikan apa yang telah pemerintah lakukan, dan memastikan bahwa pemerintah aware terhadap berbagai persoalan yang dihadapi," kata Luhut pada 14 September 2025.
Pemerintah memandang peran para ekonom sebagai mitra strategis dalam memperkuat kebijakan ekonomi. Menurut Luhut, deregulasi menjadi kunci dalam penciptaan lapangan kerja dan penguatan pertumbuhan ekonomi. Dia juga menyoroti perlunya percepatan digitalisasi melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebagai langkah peningkatan efisiensi dalam pengelolaan izin usaha.
Dalam konteks relokasi industri, Luhut mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan garment dan alas kaki sedang dalam proses negosiasi tarif dengan Amerika Serikat. Langkah ini diperkirakan dapat menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru, yang sangat dibutuhkan di tengah tantangan ekonomi global.
Salah satu fokus utama yang disampaikan adalah pentingnya penguatan kualitas belanja pemerintah dan peningkatan penerimaan negara melalui digitalisasi. Luhut menegaskan bahwa digitalisasi penyaluran bantuan sosial akan meningkatkan transparansi dan efisiensi anggaran, sehingga bantuan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.
Desakan dari AEI
Dalam pertemuan tersebut, AEI menyampaikan tujuh desakan yang dianggap mendesak untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Rincian desakan tersebut adalah sebagai berikut:
- Perbaikan menyeluruh terhadap misalokasi anggaran, dengan penempatan anggaran yang wajar dan proporsional.
- Kembalinya independensi dan transparansi institusi penyelenggara negara dari kepentingan pihak tertentu.
- Penghentian dominasi negara yang dapat melemahkan aktivitas ekonomi lokal.
- Deregulasi terhadap kebijakan, perizinan, dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat iklim usaha.
- Prioritas pada kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi.
- Kembalinya kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis untuk pengambilan kebijakan publik.
- Peningkatan kualitas institusi dan tata kelola pemerintahan yang sehat.
Perwakilan AEI, Jahen F Rezki, menyampaikan apresiasi terhadap DEN yang memberikan kesempatan untuk berdiskusi. Dia menilai pertemuan tersebut berjalan produktif dan berharap agar desakan yang disampaikan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pembuatan kebijakan pemerintah ke depan.
Dukungan Kolaborasi
Luhut menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, ekonom, dan akademisi sangat penting untuk membangun fondasi ekonomi nasional yang kuat dan berkeadilan. "Masukan dari bapak dan ibu sangat dibutuhkan, apakah kami di pemerintah sudah on the right track atau belum," ujar Luhut.
Lagipula, feedback dari para ekonom akan menjadi materi diskusi di pemerintahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan yang sudah ada. Dalam situasi ekonomi yang menantang seperti saat ini, sinergi antara berbagai pihak menjadi kunci dalam merumuskan langkah-langkah yang perlu diambil.
Ketidakpastian di pasar global dan tantangan domestik menjadi latar belakang pentingnya pertemuan semacam ini. Dengan adanya desakan dari AEI, diharapkan pemerintah dapat lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan akan kebijakan yang lebih baik.
Melihat kompleksitas isu yang dihadapi ekonomi nasional, langkah-langkah yang telah direncanakan akan memerlukan waktu dan kerja keras untuk diimplementasikan. Kerjasama semua pihak dalam mengatasi tantangan ini tentu menjadi harapan agar Indonesia dapat melewati masa sulit dan kembali ke jalur pertumbuhan yang positif.
