Pemerintah Indonesia terus aktif dalam upaya memastikan stabilitas pasokan dan harga beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama dengan Perum Bulog untuk memperluas distribusi beras SPHP ke berbagai saluran. Langkah ini bertujuan untuk memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat terhadap kebutuhan pokok tersebut.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa kolaborasi terkini dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menjadi bagian penting dari strategi distribusi beras SPHP. Target distribusi beras tersebut mencapai 800 ribu ton, yang dijadwalkan berlangsung dari September hingga Desember 2025. Arief menjelaskan, “Dengan lebih dari 40 ribu outlet yang dimiliki Aprindo, distribusi beras SPHP diharapkan dapat menjangkau lebih banyak titik penjualan.”
Adanya akses ke gerai ritel diharapkan akan mempermudah masyarakat mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau. Arief menambahkan, “Kami sudah menyiapkan 200 ribu ton beras SPHP selama empat bulan ini untuk memastikan bahwa masyarakat bisa mengaksesnya di gerai-gerai ritel yang dekat dari pemukiman.”
Sehari setelah pengumuman kolaborasi ini, realisasi penjualan beras SPHP per tanggal 11 September telah mencapai 351,1 ribu ton, yang setara dengan 23,4% dari target tahunan 1,5 juta ton. Namun, jumlah penyaluran melalui ritel modern masih terbilang sedikit, dengan hanya 442 unit yang terlibat. Arief menggarisbawahi pentingnya menjangkau saluran distribusi yang lebih luas, termasuk pasar ritel, untuk mempersiapkan kebutuhan masyarakat ke depan.
Ia menegaskan pentingnya perhatian terhadap harga beras agar tetap stabil di pasar. “Beras Bulog saat ini mencapai 3,9 juta ton, dan kami akan terus memastikan bahwa pasokan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai catatan, produksi beras pada bulan November hingga Januari mendatang mungkin tidak seoptimal bulan Maret dan April,” ungkapnya.
Dalam upaya menjaga harga gabah petani, Bulog diharuskan untuk membeli gabah pada harga minimum Rp 6.500 per kilogram, terutama di daerah yang mengalami penurunan harga. Langkah ini diambil sebagai bagian dari dukungan terhadap petani agar tidak tertekan oleh fluktuasi harga yang tinggi.
Lebih jauh, Arief menekankan bahwa kebijakan ini sesuai dengan instruksi Presiden untuk menjaga kepentingan ekonomi kerakyatan. Ia mengungkapkan, “Penggilingan padi yang besar nantinya harus memiliki izin khusus untuk memastikan bahwa penggilingan padi kecil tetap mendapatkan akses terhadap gabah.”
Terkait isu stok beras yang dapat mengalami disposal, Arief menyatakan bahwa metode perawatan yang diterapkan oleh Bulog sudah baik, sehingga meminimalkan kerusakan mutu beras. Hingga saat ini, dirinya menjamin bahwa tidak ada usulan pemusnahan yang diajukan.
Sebagai bagian dari program distribusi, Bapanas juga aktif melibatkan berbagai instansi, termasuk kepolisian, Kodim TNI, serta pemerintah daerah. Arief menyatakan harapannya untuk terus mengajak semua pihak demi mengatasi permasalahan pasokan pangan. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pertanian dengan harga yang wajar.
Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan program distribusi beras SPHP dapat memberi dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas pangan dan ekonomi. Para pihak terkait diharapkan tetap bersinergi untuk mencapai tujuan bersama dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang semakin meningkat.
