Pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk Tahun Anggaran 2026 telah resmi ditetapkan sebesar Rp118,5 triliun. Penetapan ini merupakan hasil dari penambahan anggaran sebesar Rp47,64 triliun dari pagu indikatif sebelumnya yang hanya sebesar Rp70,86 triliun. Penambahan tersebut difokuskan untuk menyelesaikan program-program prioritas yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk swasembada pangan, program Inpres Jalan Daerah, serta pembangunan Sekolah Rakyat.
Menurut pernyataan resmi yang disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI pada tanggal 16 Januari 2025, Menteri PU mengungkapkan bahwa alokasi anggaran ini dilakukan secara strategis untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas, guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. "Anggaran ini akan digunakan untuk melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas," ujarnya.
Rincian Alokasi Anggaran
Dari total anggaran Rp118,5 triliun, alokasi anggaran akan dibagi ke berbagai unit organisasi di Kementerian PU. Rincian alokasi tersebut adalah sebagai berikut:
- Sekretariat Jenderal: Rp576,85 miliar
- Inspektorat Jenderal: Rp107,81 miliar
- Ditjen Sumber Daya Air: Rp34,73 triliun
- Ditjen Bina Marga: Rp45,61 triliun
- Ditjen Cipta Karya: Rp12,03 triliun
- Ditjen Prasarana Strategis: Rp24,10 triliun
- Ditjen Bina Konstruksi: Rp599,03 miliar
- Ditjen Pembiayaan Infrastruktur: Rp147,13 miliar
- Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW): Rp172,93 miliar
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM): Rp403,93 miliar
Program Kerja Prioritas
Kementerian PU telah merencanakan sejumlah program kerja prioritas yang akan dilaksanakan pada 2026. Beberapa di antaranya meliputi:
- Pembangunan 15.851 hektar jaringan irigasi
- Rehabilitasi 197.430 hektar jaringan irigasi
- Penyediaan 500 liter/detik air baku
- Pembangunan 191 km jalan baru
- Pembangunan 28,19 km jalan tol
- Preservasi rutin 46.451 km jalan dan 531.969 m jembatan
- Pengembangan kawasan strategis seluas 150 hektar
- Pembangunan 200 unit Sekolah Rakyat dan 1.000 Madrasah
Program-program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas, pengelolaan sumber daya air, dan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang membutuhkan.
Dampak Anggaran terhadap Pembangunan Infrastruktur
Dengan alokasi anggaran yang meningkat, diharapkan Kementerian PU dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Infrastruktur yang berkualitas menjadi pilar penting dalam upaya menopang pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan itu, pembangunan infrastruktur juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Selanjutnya, Kementerian PU diharapkan dapat memanfaatkan anggaran ini sebaik mungkin sehingga dapat menjawab tantangan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Dalam skala yang lebih luas, pencapaian dan penggunaan anggaran ini akan menjadi perhatian masyarakat dan DPR dalam proses pengawasan. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran akan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan selama pelaksanaan tahun anggaran tersebut.
