Rosan Sebut Pemerintah Tambah Saham 12% di Freeport: Gratis!

Pemerintah Indonesia berencana untuk meningkatkan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 12%. Dalam pernyataannya, CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani, menegaskan bahwa langkah ini akan dilakukan tanpa mengeluarkan dana atau biaya apa pun, sehingga bisa diperoleh “secara gratis”.

Rosan Roeslani mengungkapkan, target akuisisi saham ini hampir final dan hanya menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. “Saya target malah 12%. Free of charge, mantep kan,” ujarnya saat di Gedung Istana Kepresidenan Jakarta. Penambahan saham ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menguatkan pelibatan BUMN dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa awalnya pemerintah sepakat untuk menambah kepemilikan saham hingga 10%. Namun, melalui negosiasi lebih lanjut, terlihat peluang bagi pemerintah untuk mengakuisisi lebih dari 10%. Saat ini, porsi kepemilikan pemerintah di Freeport sudah mencapai 51%.

Bahlil mengungkapkan, “Dan tadinya awalnya kan kita sepakat untuk penambahan saham 10% Freeport. Tapi tadi berkembang negosiasi yang Insyaallah katanya lebih dari itu.” Penambahan saham ini diharapkan dapat memperkuat posisi pemerintah dalam pengelolaan aset berharga yang dimiliki oleh Freeport di Indonesia.

Rencana penambahan saham ini juga berkaitan dengan kewajiban Freeport untuk melanjutkan operasionalnya di Indonesia. Bahlil menegaskan pentingnya melakukan komunikasi yang cepat dengan pihak Freeport agar semua proses divestasi berjalan lancar tanpa mengganggu kegiatan operasional perusahaan.

Sebagai catatan, PT Freeport Indonesia adalah salah satu perusahaan tambang yang sangat berpengaruh di sektor mineral dan energi nasional. Dengan memperbesar porsi kepemilikan saham, pemerintah berharap dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor tambang serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekitar.

Keputusan untuk menambah saham ini semakin menggarisbawahi komitmen pemerintah dalam melakukan hilirisasi sektor sumber daya alam. Hal ini juga sejalan dengan visi pemerintah yang ingin memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui pengelolaan sumber daya yang lebih baik.

Rencana ini diharapkan bisa menguntungkan semua pihak, baik pemerintah maupun Freeport. Dengan penguasaan saham yang lebih besar, pemerintah bisa memberikan kontribusi lebih dalam hal penyaluran keuntungan ke kas negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terdampak oleh operasional Freeport.

Dari sisi Freeport, langkah ini juga membuka peluang untuk memperkuat kerjasama dengan pemerintah demi memastikan keberlanjutan proyek yang berpotensi memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan Freeport, harapannya adalah agar semua rencana ini dapat terealisasi tanpa masalah. Hal ini juga penting untuk menjaga kepercayaan investor serta komunitas internasional terhadap kebijakan investasi di Indonesia.

Situasi ini akan terus berkembang, sehingga publik diharapkan untuk mengikuti informasi terbaru terkait rencana pemerintah dalam akuisisi saham Freeport. Langkah strategis ini diharapkan bisa membawa dampak positif tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga untuk masyarakat dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.