Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini, Selasa (23/9/2025), dijadwalkan untuk memparipurnakan penetapan Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk periode 2025-2030. Pengangkatan Anggito sebagai pengganti Purbaya Yudhi Sadewa, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan, dinilai sebagai langkah strategis dalam pengelolaan keuangan di Indonesia.
Proses penetapan ini berlangsung setelah Anggito menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau dikenal sebagai fit and proper test di Komisi XI DPR RI. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan bahwa pemilihan Anggito dilakukan secara musyawarah dan memperoleh dukungan penuh dari semua anggota dewan. “Komisi XI DPR secara musyawarah memilih Anggito Abimanyu,” ungkap Misbakhun menjelang penetapan.
Anggito Abimanyu, seorang ekonom yang sejak Oktober 2024 menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih, memiliki latar belakang akademis yang kuat. Lulusan Universitas Gadjah Mada ini sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sebelum diangkat sebagai Wakil Menteri, Anggito diidentifikasi sebagai kandidat potensial untuk berbagai posisi penting, termasuk Badan Penerimaan Negara yang berencana memisahkan otoritas penerimaan perpajakan dari Kemenkeu.
Penetapan Anggito bukan hanya menjadi momen penting bagi dirinya, namun juga bagi keseluruhan LPS. Dalam struktur baru ini, Anggito akan didampingi oleh Farid Azha Nasution yang ditunjuk sebagai Wakil Ketua DK LPS, Doddy Zulverdi sebagai Anggota DK LPS bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank, serta Ferdinan Dwikora Purba sebagai Anggota LPS bidang Program Penjaminan Polis. Penunjukan ini menunjukkan komitmen DPR untuk membangun tim yang solid dan berpengalaman dalam manajemen keuangan.
Dalam konteks yang lebih luas, peran LPS sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan perlindungan nasabah di Indonesia. Dengan pengalaman Anggito yang cukup luas di bidang keuangan, diharapkan dia dapat membawa kebijakan-kebijakan strategis yang berpihak kepada masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Anggito juga pernah menjadi sorotan dalam berbagai diskusi kebijakan ekonomi, dan langkah yang diambil DPR ini sejalan dengan tuntutan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor keuangan. Beberapa pengamat menilai bahwa kepemimpinan Anggito di LPS dapat memberikan dampak positif, terutama dalam hal inovasi program penjaminan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Langkah DPR dalam mempercepat penetapan Anggito sebagai Ketua DK LPS ini menunjukkan adanya upaya untuk merespons cepat dinamika dan tantangan yang sedang dihadapi oleh sektor keuangan. Selama masa pandemi, keberanian dalam mengambil keputusan menjadi salah satu kunci bagi pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien.
Masyarakat luas berharap bahwa pengangkatan Anggito akan membawa perubahan positif, tidak hanya dalam manajemen lembaga penjamin simpanan, tetapi juga dalam aspek yang lebih luas dalam perekonomian Indonesia. Dengan dukungan tim yang kuat dan pengalaman yang dimiliki, Anggito diharapkan mampu menghadapi tantangan ke depan dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara.
Anggito dan jajaran baru DK LPS diharapkan dapat segera bekerja dengan komitmen tinggi untuk memberikan kontribusi nyata, menyongsong masa depan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
