Persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dalam industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di Indonesia menuntut perhatian serius dari semua pihak. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menekankan bahwa masalah ini sangat kompleks dan tidak bisa dijustifikasi hanya dengan menyalahkan satu kementerian atau pemerintah. Menurut Ketua Bidang Perdagangan Apindo, Anne Patricia Sutanto, industri TPT harus diperkuat dari hulu hingga hilir demi keberlangsungan dan daya saing yang lebih baik.
Ia mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara semua stakeholder, termasuk pengusaha, pemerintah, dan pekerja. "Iklim usaha di industri TPT nasional perlu diperbaiki bersama-sama, bukan dengan saling menyalahkan. Trust level di antara para pihak harus dipupuk," ujar Anne. Ini menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan meningkatkan daya saing, terutama di tengah tantangan global.
Investasi dalam Modernisasi dan R&D
Anne menyoroti kebutuhan mendesak untuk berinvestasi dalam modernisasi mesin dan penelitian serta pengembangan (R&D). Banyak mesin yang masih digunakan dalam industri hulu adalah mesin tua, yang tentu saja mengurangi kompetisi. "Kita seharusnya berfokus pada investasi mesin terbaru guna meningkatkan produktivitas dan pengembangan produk," jelasnya. Langkah ini menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk TPT di pasar domestik maupun internasional.
Di sisi lain, perusahaan-perusahaan TPT diharapkan lebih tertib dalam administrasi agar proses bisnis berjalan dengan baik. Semua pihak perlu melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan memiliki sikap jujur untuk mewujudkan kepercayaan yang lebih baik di antara mereka. "Jika semua pihak berkomitmen dengan iktikad baik dan berorientasi solusi, kita bisa membangun industri TPT yang lebih kompetitif," ujar Anne.
Kebutuhan Dialog Efektif
Anne juga mengingatkan bahwa penting bagi semua pihak untuk berdialog secara intensif dan berorientasi pada solusi. Penyebaran informasi yang tidak akurat hanya akan memperburuk keadaan dan menjauhkan semua pihak dari solusi yang dapat diimplementasikan. Menurutnya, dibutuhkan pemikiran yang jernih serta strategi berbasis data guna mendapatkan pendekatan yang lebih konstruktif dalam penyelesaian masalah yang ada.
Momentum perjanjian dagang antara Indonesia dengan negara-negara seperti Kanada dan Uni Eropa harus dimanfaatkan oleh semua stakeholder. "Kita perlu menyatukan persepsi dan bersatu dalam upaya memperkuat daya saing TPT. Ini berlaku baik di pasar domestik maupun internasional," tambahnya.
Peran Kebijakan Pemerintah
Pemerintah memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi industri TPT. Intervensi yang tepat dan kebijakan yang menguntungkan adalah kunci untuk membenahi sektor ini. Semua pihak seharusnya fokus pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing nasional. Marie Patricia Sutanto menekankan pentingnya pendekatan yang kooperatif, bukan konfrontatif.
Ke depan, Apindo mengharapkan adanya dukungan kebijakan yang memfasilitasi investasi di sektor ini, serta pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pekerja. Ini diharapkan dapat mengurangi risiko PHK dan menciptakan lebih banyak peluang kerja di industri yang padat karya.
Membangun Daya Saing Global
Salah satu tantangan terbesar bagi industri TPT adalah bersaing di pasar internasional. Penguatan daya saing dibutuhkan untuk menghadapi tren dan kebutuhan yang terus berubah. Dengan modernisasi dan peningkatan kualitas produk, industri TPT diharapkan mampu tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga bisa bersaing di skala global.
Secara keseluruhan, untuk mencegah terjadinya PHK massal di masa depan, kolaborasi yang solid antara semua stakeholder, investasi berkelanjutan, dan kebijakan pemerintah yang mendukung menjadi hal yang tak terelakkan. Dengan langkah-langkah ini, industri tekstil di Indonesia bisa bangkit dan berkembang meskipun menghadapi tantangan yang ada.
