Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengungkapkan pandangannya mengenai penghasilan wartawan yang dianggapnya masih rendah, meskipun banyak di antara mereka yang bekerja untuk majikan dengan pendapatan yang lebih tinggi. Pernyataan ini disampaikannya dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang digelar di Jakarta pada 29 September 2025. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyentuh isu yang lebih besar yaitu kerugian yang dialami negara akibat praktik korupsi.
Prabowo menyoroti angka kerugian yang diakibatkan oleh korupsi, yang ia klaim mencapai ratusan triliun Rupiah setiap tahun. Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini dan mengapa sangat penting untuk segera menanganinya. Dalam konteks inilah, Prabowo menyebutkan posisi wartawan yang ia pandang kurang menguntungkan secara finansial.
“Karena banyak wartawan, saya harus hati-hati bicara,” ungkap Prabowo, memperingatkan agar tidak menyinggung perasaan para profesional media. Namun, ia melanjutkan dengan keyakinan bahwa para wartawan mengerti realitas yang ia sampaikan. “Tapi saya yakin di dalam hatinya wartawan-wartawan sebetulnya apa yang saya omongkan mereka merasakan, karena wartawan pun penghasilannya sedikit,” tambahnya.
Kritikan Prabowo terhadap gaji wartawan ini muncul di tengah perdebatan wider tentang kesejahteraan pekerja di sektor media. Fenomena ini mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak jurnalis di Indonesia, di mana banyak di antara mereka harus berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang layak, sementara pemilik media seringkali meraih keuntungan yang jauh lebih besar.
Memperhatikan adanya disparitas antara penghasilan wartawan dan pemilik media, pernyataan Prabowo mengetuk kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak buruh di sektor ini. Di banyak negara, isu ini telah menjadi perhatian serius, tetapi masih banyak yang harus dilakukan untuk mengatasinya di Indonesia. Wartawan seringkali terpaksa bekerja dalam tekanan, dengan target yang harus dicapai sembari mengandalkan gaji yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Dalam pandangan Prabowo, langkah-langkah konkret juga diperlukan untuk membereskan masalah korupsi di Indonesia. Ia menekankan perlunya menindaklanjuti sejumlah kasus yang selama ini tidak mendapat perhatian yang layak. Dengan mengidentifikasi praktik “perampokan sistemik”, Prabowo bertekad untuk membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel.
Seiring dengan pernyataan ini, perhatian publik kini beralih pada bagaimana pemerintah akan mengatasi isu kesejahteraan penggiat media. Ramai diperbincangkan, apakah akan ada kebijakan baru yang menguntungkan wartawan atau sekadar menjadi retorika belaka.
Rumah-rumah media besar di Indonesia juga diharapkan berperan lebih aktif dalam memastikan kesejahteraan wartawan. Perusahaan media seharusnya memiliki kebijakan yang jelas dalam memberikan imbalan yang layak dan mendukung kesejahteraan pekerjanya.
Saat diskusi publik tentang sektor media terus berkembang, penting bagi semua pihak untuk mengedepankan empati dan kesadaran terhadap kondisi wartawan. Prabowo, dengan pernyataannya, tidak hanya membuka dialog mengenai penghasilan wartawan, tetapi juga mengajak kita berpikir lebih dalam tentang keadilan sosial, baik di sektor media maupun di masyarakat luas.
Dengan banyak tanda tanya mengenai langkah-langkah pemerintah selanjutnya dan respons dari organisasi media, masyarakat berharap agar isu ini tidak hanya menjadi bahan diskusi sesaat, tetapi juga berlanjut menuju perubahan yang nyata dan positif. Tindakan nyata diperlukan agar wartawan bisa berkontribusi secara optimal dalam pembangunan bangsa, tanpa terbebani oleh masalah keuangan.
Src: https://economy.okezone.com/read/2025/09/29/320/3173179/prabowo-sebut-penghasilan-wartawan-sedikit-yang-banyak-bosnya?page=all
