Sejumlah SPBU swasta di Indonesia masih belum melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) murni dari Pertamina, meskipun sebelumnya telah ada kesepakatan untuk itu. Perusahaan-perusahaan seperti VIVO dan APR yang merupakan joint venture antara BP dan AKR, secara mendadak membatalkan pembelian BBM karena menemukan bahwa produk yang ditawarkan oleh Pertamina mengandung etanol sebanyak 3,5%. Hal ini bertentangan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh mereka.
Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, menjelaskan bahwa meskipun kandungan etanol dalam BBM tersebut masih di bawah ambang batas yang diatur oleh regulasi pemerintah, yaitu hingga 20%, kedua SPBU swasta tersebut tetap memutuskan untuk tidak melanjutkan proses pembelian. “Isu yang disampaikan kepada rekan-rekan SPBU ini adalah mengenai konten. Kontennya itu ada kandungan etanol. Nah, dimana secara regulasi itu diperkenankan,” ungkap Achmad saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI.
Keputusan dari VIVO dan APR tersebut memunculkan tanda tanya mengenai ketahanan dan stabilitas pasokan BBM dari Pertamina ke SPBU swasta. Padahal, menurut Achmad, regulasi yang ada seharusnya tidak menjadi alasan untuk penolakan pembelian. “Ini yang membuat kondisi teman-teman SPBU swasta untuk tidak melanjutkan pembelian,” tambahnya.
Negosiasi antara Pertamina dan Shell juga tidak berjalan mulus. Achmad mencatat bahwa negosiasi tersebut terhambat oleh proses birokrasi internal dari perusahaan Shell. “Tidak bisa melanjutkan negosiasi ini, dikarenakan bahwa ada birokrasi internal yang harus ditempuh,” katanya. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam pembelian BBM, terutama di tengah kebutuhan untuk menyediakan produk yang sesuai dengan standar perusahaan swasta.
Sementara itu, VIVO Indonesia mengakui pembatalan pembelian tersebut. Perwakilan dari VIVO menjelaskan, “Kami telah mengadakan negosiasi dengan Pertamina untuk membeli, tapi karena ada beberapa hal teknis yang tidak bisa dipenuhi oleh Pertamina, pembelian tersebut terpaksa dibatalkan.” Mereka menyatakan bahwa meskipun saat ini tidak melanjutkan pembelian, tetap ada kemungkinan untuk berkoordinasi di lain waktu jika syarat yang diinginkan dapat dipenuhi oleh Pertamina.
Adanya masalah dalam supply chain ini bisa berdampak pada kestabilan pangsa pasar bagi Pertamina dan SPBU swasta. Para pelaku industri berharap agar kegiatan negosiasi di masa mendatang bisa lebih lancar dan efisien. Terjadinya masalah ini menunjukkan perlunya adanya komunikasi yang lebih baik antara Pertamina sebagai produsen BBM dan perusahaan-perusahaan swasta sebagai pengguna atau distributor.
Sementara itu, berbagai upaya dilakukan oleh Pertamina untuk mengatasi isu-isu yang muncul, termasuk berusaha untuk memenuhi permintaan dari SPBU swasta dengan kualitas produk yang lebih baik. “Kami tetap berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan mitra-mitra kami di industri ini,” ujar Achmad.
Dengan situasi pasokan BBM yang tidak menentu, perhatian tertuju pada apakah langkah-langkah perbaikan yang diambil oleh Pertamina cukup untuk meyakinkan SPBU swasta agar melanjutkan pembelian di masa depan. Jika tidak, dapat dipastikan akan ada dampak jangka panjang bagi seluruh industri BBM di Indonesia. Sementara itu, para konsumen tentunya berharap bahwa pasokan BBM tetap dapat terjaga dengan baik, tidak hanya dari sisi kuantitas tapi juga kualitasnya.
Source: finance.detik.com
