CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia telah berhasil meraih kesepakatan strategis dengan Freeport dimana sebanyak 12% saham Freeport akan diserahkan kepada pemerintah secara gratis. Kesepakatan ini menjadi langkah signifikan bagi Indonesia, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki negara.
Rosan menjelaskan bahwa seluruh poin penting dalam negosiasi telah disepakati. "Insyaallah secepatnya, ini kan lagi proses administrasinya saja tetapi kita sudah agree terhadap semua poin-poinnya. Sekarang masuk proses administrasinya, jadi kalau itu sudah selesai ya, kita segera, kita bisa melakukan penandatanganan," ungkapnya saat ditemui di Jakarta.
Negosiasi antara pemerintah dan Freeport bukanlah perkara mudah. Rosan menekankan bahwa proses tersebut telah dilalui dengan ketat. "Kita negosiasi cukup kencang soalnya bolak-balik, akhirnya mereka setuju 12% free of charge. Jadi kita tidak melakukan pembayaran, soalnya kan pembayaran-pembayaran nilainya juga sangat besar," tuturnya.
Komitmen Sosial Freeport
Selain peralihan saham, dalam kesepakatan ini, pemerintah juga meminta komitmen sosial dari Freeport. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, Freeport sepakat untuk membangun dua sekolah yang berfokus pada pendidikan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) serta sebuah rumah sakit di Papua. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.
Rosan menambahkan, "Alhamdulillah kita negosiasi dan mereka tambahkan juga kita minta untuk bangun dua sekolah. Itu sesuai arahan langsung dari Bapak Presiden." Langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pendidikan dan kesehatan masyarakat Papua.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Kesepakatan ini akan menunjang pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Dengan adanya tambahan saham, pemerintah dapat lebih berperan dalam pengelolaan tambang dan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari hasil tambang yang dikelola oleh Freeport. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberdayakan daerah dan masyarakat sekitar melalui penguatan infrastruktur dan pelayanan publik.
Freeport, sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia, diperkirakan akan terus beroperasi di Indonesia dengan komitmen yang lebih besar terhadap masyarakat lokal. Penyerahan saham ini diharapkan tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitar area operasional tambang.
Persiapan Penandatanganan
Rosan memastikan bahwa penandatanganan resmi kesepakatan ini akan dilakukan dalam waktu dekat setelah semua proses administrasi selesai. Proses ini menjadi penting agar segala kesepakatan dapat dilaksanakan dengan baik, mengingat nilai investasi yang terlibat sangat signifikan.
Dalam menjalankan kesepakatan tersebut, Rosan berharap tidak ada hambatan yang berarti. "Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan semua administrasi agar bisa segera merealisasikan kesepakatan ini,” ujar dia.
Harapan untuk Masa Depan
Melalui kesepakatan ini, pemerintah berharap dapat menjalin kerja sama yang lebih erat dengan Freeport dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Ini merupakan langkah awal yang berarti dalam menciptakan tata kelola yang lebih baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
Dengan adanya 12% saham yang diserahkan secara gratis kepada pemerintah, diharapkan hal ini tidak hanya menjadi keuntungan bagi pihak pemerintah, tetapi juga bagi semua stakeholder yang terlibat. Keputusan ini menjadi fondasi yang kuat untuk hubungan kolaborasi antara perusahaan tambang dan pemerintah daerah di masa depan.
Source: ekbis.sindonews.com
