Shutdown pemerintah federal Amerika Serikat yang dimulai sejak 1 Oktober 2025, berada pada hari keenamnya dengan dampak yang semakin mengkhawatirkan bagi pegawai negeri sipil. Sekitar 750.000 pegawai federal terancam kehilangan pekerjaan sementara, mengingat situasi politik antara Presiden Donald Trump dan para pemimpin Demokrat di Kongres yang tak kunjung membuahkan solusi.
Kebuntuan ini seiring dengan penolakan Demokrat terhadap RUU pendanaan jangka pendek yang diajukan oleh Partai Republik. RUU tersebut bertujuan untuk menjaga operasional pemerintah hingga 21 November. Pemimpin Demokrat Senat, Chuck Schumer, mengungkapkan rasa frustrasinya, menyatakan bahwa komunikasi antara kedua belah pihak hampir tidak ada. "Mereka menolak berbicara dengan kami," tambah Schumer dalam program CBS Face the Nation.
Ancaman PHK Massal
Direktur Dewan Ekonomi Nasional, Kevin Hassett, memperingatkan bahwa tanpa adanya kemajuan dalam negosiasi, pemutusan hubungan kerja massal bisa menjadi kenyataan. "Jika presiden memutuskan bahwa negosiasi benar-benar buntu, maka akan mulai terjadi pemutusan hubungan kerja," ungkapnya. Di sisi lain, Donald Trump mencatat bahwa potensi PHK tersebut merupakan akibat dari tindakan Demokrat yang tidak bersedia berkompromi.
Menurut laporan dari Congressional Budget Office, dampak finansial dari shutdown ini dapat mencapai kehilangan kompensasi sekitar US$400 juta per hari, yang setara dengan Rp6,6 triliun, jika menggunakan kurs Rp16.500. Walaupun pegawai federal dijamin mendapatkan gaji tertunda di bawah Government Employee Fair Treatment Act 2019, pembayaran hanya yapıl kembali setelah shutdown berakhir.
Respons Trump dan Partai Republik
Dalam upayanya untuk memperkuat citranya dalam situasi sulit ini, Trump tetap melakukan kegiatan publik, seperti menghadiri peringatan ulang tahun Angkatan Laut AS di Norfolk, Virginia. Ia mengekspresikan keanggotaannya dalam pernyataannya di media sosial, "THE SHOW MUST GO ON!" yang menunjukkan komitmennya untuk melanjutkan aktivitas publik meskipun dalam kondisi krisis.
Partai Republik juga menunjukkan niat untuk membuka diskusi mengenai reformasi layanan kesehatan, mengingat ketidakpuasan masyarakat terhadap program yang ada saat ini, khususnya Affordable Care Act (ACA). "Kami ingin memperbaikinya agar berfungsi," kata Trump, menekankan perlunya reformasi yang lebih baik.
Opsi Penyelesaian di Depan Mata
Para pemimpin di Kongres dari kedua belah pihak terus berupaya untuk menjalin diskusi informal guna mencari solusi yang dapat memungkinkan pembukaan kembali pemerintah. Namun, kemajuan nyata sangat minim, membuat kondisi semakin mendesak. Senat menjadwalkan pemungutan suara pada Senin mendatang sebagai langkah untuk mendapatkan titik temu.
Dalam konteks ini, kesejahteraan ratusan ribu pegawai federal terancam, dengan perasaan ketidakpastian semakin meningkat. Kehilangan pekerjaan bukan hanya masalah individu, tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian nasional, di mana pegawai federal berkontribusi secara signifikan melalui belanja dan interaksi ekonomi.
Krisis ini tidak hanya akan memengaruhi pegawai dan keluarga mereka tetapi juga seluruh layanan publik yang bergantung pada kinerja pemerintah. Jika kebuntuan ini tidak segera diatasi, maka dampaknya akan semakin parah, kemungkinan menambah jumlah tenaga kerja yang terpengaruh serta memperburuk kondisi ekonomi.
Ketidakpastian ekonomi ini akan terus berlanjut hingga kesepakatan dicapai. Sementara masyarakat dan pemerintah berharap untuk menemukan solusi yang memuaskan bagi semua pihak, ketegangan politik dalam Kongres menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi.
Source: www.viva.co.id
