Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendadak batal mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam acara serah terima aset sitaan smelter di Bangka Belitung pada 6 Oktober 2025. Kejadian ini mengejutkan karena Purbaya seharusnya hadir sesuai rencana yang telah ditetapkan. Sebagai pengganti, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengambil alih tugas krusial tersebut.
Dalam acara tersebut, acara penyerahan aset rampasan negara dari Kejaksaan Agung kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara lainnya, termasuk Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Kehadiran banyak pejabat negara menegaskan pentingnya acara tersebut, mengingat aset yang diserahkan akan dikelola oleh PT Timah Tbk.
Suahasil Nazara menekankan pentingnya penyerahan dokumen aset tersebut untuk memastikan bahwa smelter dapat segera beroperasi. “Hari ini, Kejaksaan Agung menyerahkan aset rampasan negara kepada Kementerian Keuangan. Dengan adanya penyerahan ini, maka PT Timah Tbk sudah bisa mengelola dan melakukan produksi untuk menghasilkan pendapatan bagi negara,” ungkapnya. Wamenkeu berharap, operasional smelter ini tidak hanya akan menambah penerimaan pajak negara, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar.
Acara serah terima ini menjadi momen simbolis dalam upaya penegakan hukum untuk memulihkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai ratusan triliun. Kehadiran para pejabat tinggi menandakan betapa seriusnya pemerintah dalam menangani masalah aset sitaan ini. Namun, ketidakhadiran Menteri Keuangan Purbaya menarik perhatian publik dan menjadi sorotan media. Banyak yang bertanya-tanya tentang alasan di balik ketidakhadirannya dalam acara dengan dampak besar ini.
Meskipun tidak ada pernyataan resmi mengenai penyebab keterlambatan Purbaya, situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintah. Ketidakhadiran Purbaya di acara penting ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai koordinasi internal kementerian dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi pengelolaan aset negara ke depannya.
Suahasil Nazara memastikan bahwa fokus utama saat ini adalah untuk memastikan aset negara yang telah diserahkan tidak akan terbengkalai. Proses produksi di smelter menjadi prioritas agar bisa segera memberi kontribusi bagi perekonomian nasional. “Kami berharap proses produksi di smelter ini jangan sampai terhenti untuk meningkatkan penerimaan negara yang akan dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Sementara itu, para pengamat menilai bahwa kehadiran Purbaya pada acara serah terima tersebut sangatlah penting, mengingat bahwa aset yang diserahkan berasal dari Kementerian Keuangan. Hal ini memperlihatkan perlunya sinergi antara kementerian dalam mendukung program-program pemerintah yang lebih luas.
Dalam konteks yang lebih luas, momen ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani masalah aset sitaan dan memberikan kontribusi bagi perekonomian negara. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mencegah kerugian serupa di masa depan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Tidak hanya soal pengelolaan aset, ketidakhadiran Purbaya juga membuka peluang untuk diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana setiap kementerian berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah krusial negara. Penyerahan aset sitaan smelter menjadi salah satu contoh konkret di mana kolaborasi antara berbagai pihak menjadi sangat vital untuk mencapai tujuan bersama.
Source: www.suara.com
