Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan respons terhadap gugatan yang diajukan terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU swasta. Gugatan ini diajukan oleh seorang konsumen Shell, Tati Suryati, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 648/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst pada 29 September 2025. Dalam pernyataannya, Bahlil menyatakan kesiapan dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.
Bahlil mengakui bahwa pemerintah sudah mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan BBM dengan menambah kuota impor untuk SPBU swasta hingga 110% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. “Kuota impor untuk SPBU swasta sudah diberikan 110% dibandingkan dengan tahun 2024,” ujarnya di Jakarta pada 8 Oktober 2025. Pernyataan ini menanggapi tudingan bahwa pemerintah tidak memberikan dukungan yang memadai kepada SPBU swasta terkait pasokan BBM.
Meski sudah ada peningkatan kuota, sidang gugatan ini mengalami penundaan. Selain Bahlil, pihak yang digugat juga termasuk Pertamina dan Shell Indonesia. Penggugat, dalam pernyataannya, menyatakan bahwa mereka merasa dirugikan akibat langkanya stok BBM, khususnya jenis RON 98 di SPBU Shell BSD 1 dan BSD 2. Sebagai akibatnya, mereka terpaksa membeli BBM dengan spesifikasi yang berbeda, yang dikhawatirkan dapat merusak kendaraan mereka. “Kami tidak menggunakan kendaraan sejak 14 September 2025 karena takut terjadi kerusakan,” ungkap Tati.
Kelangkaan BBM ini menjadi isu penting dan mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Bahlil menegaskan bahwa masalah ini memerlukan solusi yang komprehensif dari semua pemangku kepentingan, termasuk perusahaan migas dan pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah terus berupaya memastikan distribusi BBM yang merata dan memadai.
Ia menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap distribusi BBM agar tidak terjadi penumpukan pada satu tempat. Dalam menghadapi tantangan ini, Bahlil berharap adanya kerjasama antara pihak swasta dan pemerintah untuk meminimalkan masalah kelangkaan yang terjadi. “Kami akan terus bekerja keras untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.”
Dalam situasi ini, banyak konsumen yang merasa khawatir akan dampak jangka panjang dari kelangkaan BBM. Beberapa di antaranya mulai beralih ke kendaraan listrik atau alternatif energi lainnya sebagai langkah mitigasi. Di sisi lain, pemerintah melalui kementeriannya akan terus mencari cara untuk mendorong penggunaan sumber energi terbarukan guna mengurangi ketergantungan pada BBM fosil.
Bahlil menegaskan bahwa untuk jangka panjang, pengembangan infrastruktur energi dan diversifikasi sumber energi adalah langkah yang sangat dibutuhkan. Ia berharap bahwa dalam waktu dekat, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan baru untuk memperkuat sektor energi Indonesia yang lebih berkelanjutan dan efisien.
Terkait dengan gugatan ini, Bahlil berharap bisa diselesaikan secara hukum yang adil dan transparan. Ia mencatat bahwa pemenuhan kebutuhan BBM adalah hal yang krusial, dan semua pihak diharapkan diperhatikan agar dapat menemukan solusi yang terbaik bagi semua. Dengan dialog yang terbuka dan kemajuan dalam proses hukum, diharapkan masalah kelangkaan ini dapat segera teratasi demi kepentingan masyarakat luas.
Di tengah proses hukum ini, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas. Pemerintah berkomitmen terus berupaya memberikan informasi terbaru terkait keberlangsungan pasokan energi di tanah air.
Source: finance.detik.com
