Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan potensi menambah injeksi likuiditas ke himpunan bank milik negara (Himbara) melalui kas pemerintah yang tersimpan di Bank Indonesia (BI). Dalam pernyataannya, ia mengindikasikan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) telah meminta tambahan dana.
Setelah pertemuan dengan para investor di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya mencatat bahwa realisasi penyerapan dana pemerintah di lima himbara sebelumnya, yang mencapai Rp200 triliun, menunjukkan hasil yang memuaskan. “Sudah ada dua himbara yang meminta tambahan,” ujar Purbaya. Ia juga mencatat bahwa pemerintah masih memiliki kas sekitar Rp250 triliun di BI, setelah sebelumnya melakukan transfer Rp200 triliun pada bulan September.
Meskipun Purbaya enggan memberikan estimasi tepat mengenai tambahan dana yang akan diinjeksi, dia menekankan bahwa keputusan itu bergantung pada kesiapan perbankan. “Kalau mau nambah pun kami enggak akan kasih tahu anda lagi sekarang, karena operasi uang biasa lagi,” tuturnya kepada wartawan. Dia mencatat bahwa pasar tidak perlu khawatir mengenai perubahan anggaran, karena kebijakan ini tak mengubah alokasi anggaran sebelumnya.
Salah satu alasan untuk tambahan injeksi dana adalah pertumbuhan uang beredar, atau yang dikenal sebagai M0, yang baru mencapai 13%. Purbaya menyebut pertumbuhan ini harus setidaknya mencapai 20% agar dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Dalam pandangannya, langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 di atas 5,5% dibandingkan tahun lalu.
BRI dan BNI, yang masing-masing telah menerima Rp55 triliun sebelumnya, adalah dua di antara beberapa himbara yang menyatakan keinginan untuk mendapatkan tambahan dana. Purbaya menyadari bahwa hal ini merupakan suatu langkah penting untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. “Kita lihat nanti seperti apa, tapi saya pikir sih sementara sudah cukup,” jelasnya.
Langkah ini juga mencerminkan strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik. Ketersediaan dana yang cukup di himbara diharapkan dapat meningkatkan penetrasi kredit, yang pada gilirannya dapat mendorong konsumsi dan investasi.
Dengan adanya penambahan likuiditas, harapannya sektor-sektor yang membutuhkan pembiayaan dapat lebih terdukung, terutama dalam konteks pemulihan pasca-pandemi. Purbaya menegaskan bahwa kebijakan ini penting untuk menjaga momentum pertumbuhan, serta memastikan bahwa ekonomi dapat berfungsi dengan baik dalam jangka panjang.
Sebagai tambahan, perlu dicatat bahwa pemantauan lanjutan terhadap realisasi penyerapan dana sebelumnya juga akan menjadi faktor penting dalam menentukan langkah selanjutnya. “Saya akan melihat bagaimana dampaknya ke pertumbuhan base money,” tambahnya, menunjukkan bahwa langkah ini tidak hanya sekadar reaksi cepat, tetapi juga berorientasi pada hasil yang terukur.
Kebijakan yang diambil oleh Purbaya ini juga mencerminkan pendekatan proaktif dalam mengelola sumber daya keuangan negara. Dengan tetap memprioritaskan transparansi dan komunikasi kepada publik, diharapkan dapat mengurangi potensi kebingungan mengenai penggunaan dana.
Purbaya menegaskan bahwa kerjasama antara pemerintah dan himbara akan terus diperkuat guna memastikan daya dorong yang optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. “Kecuali untuk yang BPD [bank pembangunan daerah],” tuturnya, menegaskan bahwa langkah-langkah spesifik juga akan diambil untuk mendukung perbankan daerah demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Ketersediaan dana di himbara tidak hanya penting untuk stabilitas finansial, tetapi juga untuk memastikan akses yang lebih baik bagi pelaku usaha di berbagai sektor. Masyarakat dan pelaku usaha diharapkan dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini dalam waktu dekat.
Source: finansial.bisnis.com
