Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, memberikan peringatan tegas kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait wacana pembubaran Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Mahfud mengungkapkan bahwa langkah tersebut berpotensi menciptakan ketidakadilan, terutama bagi obligor dan debitur yang telah memenuhi kewajiban mereka.
Dalam konferensi pers, Mahfud menekankan pencapaian Satgas BLBI di masa kepemimpinannya, yang berhasil mengumpulkan aset dan uang tunai senilai Rp 41 triliun. Ia menjelaskan bahwa utang BLBI bukanlah sekadar piutang biasa, melainkan utang resmi yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan dan surat pengakuan dari para pengutang. Oleh karena itu, penagihan utang ini sangat penting untuk menegakkan hak negara dan memberikan keadilan bagi semua pihak terlibat.
“Jika utang ini tidak ditagih, akan muncul ketidakadilan bagi mereka yang telah membayar atau menyita aset mereka,” ungkap Mahfud. Pernyataan ini menunjukkan kekhawatiran akan munculnya persepsi negatif di masyarakat, terutama terhadap obligor yang kooperatif. Selain itu, ia menyadari bahwa keputusan untuk tidak meneruskan penagihan adalah hak politik Menkeu, namun tetap memberi dampak buruk di mata publik.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan niatnya untuk membubarkan Satgas BLBI. Ia berpendapat bahwa kinerja tim tersebut tidak optimal, serta kegaduhan yang ditimbulkan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. “Hasilnya tidak banyak, hanya membuat ribut,” kata Purbaya ketika menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut. Ia menekankan bahwa pembubaran Satgas juga merupakan bagian dari efisiensi birokrasi di kementeriannya.
Perbedaan pandangan yang tajam antara Mahfud dan Purbaya tidak hanya menyoroti konflik kepentingan dalam penagihan utang BLBI, tetapi juga mencerminkan isu yang lebih besar mengenai kepercayaan publik terhadap pemerintah. Juxtaposition ini menunjukkan ketegangan antara kebijakan yang berfokus pada hasil jangka pendek dan komitmen untuk menegakkan keadilan bagi semua pemangku kepentingan.
Keputusan akhir Menkeu Purbaya ini akan memiliki implikasi besar tidak hanya terhadap strategi penagihan utang negara, tetapi juga berpengaruh pada stabilitas ekonomi nasional dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Banyak yang skeptis mengenai langkah selanjutnya, mengingat tantangan yang dihadapi terkait legitimasi dan moralitas dalam penegakan hukum finansial di Indonesia.
Bahwa bisa saja keputusan ini membuka peluang bagi ketidakadilan lebih lanjut, menjadi perhatian yang serius bagi para pembuat kebijakan dan masyarakat luas. Keraguan-keraguan ini menuntut adanya dialog yang lebih terbuka dan transparan antara pemerintah dan masyarakat untuk merumuskan solusi yang lebih adil dalam penanganan utang BLBI.
Sementara itu, situasi ini juga mencerminkan dinamika yang lebih luas dalam kebijakan fiskal Indonesia, yang harus diperhatikan oleh semua pemangku kepentingan. Ketidakpastian ini merupakan pengingat bahwa setiap langkah pemerintah akan selalu dilihat dan dinilai oleh publik, menyoroti pentingnya komunikasi yang jelas dan efektif dalam kebijakan publik.
Source: www.suara.com
