Sejak akhir Agustus 2025, sejumlah SPBU swasta mengalami kekosongan stok Bahan Bakar Minyak (BBM), memicu permintaan untuk meningkatkan impor dari pihak-pihak terkait. Menanggapi hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa penambahan impor BBM bagi SPBU swasta tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
Dalam pernyataannya di acara HIPMI-Danantara Business Forum 2025 di Jakarta, Bahlil menyebutkan, "Menyangkut BBM, ada yang bilang, pak yang ini habis pak, yang ini habis pak. Lho, ini impor, ini negara hukum, ada aturan, bukan negara tanpa tuan." Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki regulasi ketat mengenai penguasaan cabang produksi yang menyangkut kehidupan masyarakat, merujuk pada Pasal 33 UUD 1945.
Kuota Impor yang Ditingkatkan
Bahlil menjelaskan bahwa pada tahun 2025, Kementerian ESDM sudah menaikkan kuota impor BBM untuk SPBU swasta hingga 110% dibandingkan tahun lalu. Namun, kuota ini telah terpakai habis di pertengahan Agustus 2025. Selain itu, ia menyatakan bahwa pengelolaan impor BBM harus mengikuti sistem hukum yang berlaku, bukan berdasarkan keinginan pribadi atau kelompok.
"Jadi, jangan menganggap negara itu nggak ada aturannya. Kalau ada yang merasa berusaha di negara ini nggak ada aturannya, monggo cari negara lain," tegasnya. Pernyataan ini ditujukan kepada pihak-pihak yang mungkin tidak puas dengan mekanisme yang ada.
Bahaya Perilaku Lobi dan Perantara
Lebih lanjut, Bahlil memperingatkan kader-kader HIPMI agar tidak terlibat dalam aktivitas lobi atau menjadi perantara dalam impor dan distribusi BBM. Ia menegaskan bahwa kuota impor telah diberikan kepada SPBU swasta dan menegaskan, "Jadi kuota impor kita kasih, bukan nggak kasih."
Kepala Kementerian ESDM ini juga mengungkapkan kebingungannya terhadap kemungkinan ada anggota HIPMI yang mencoba memanipulasi situasi dengan berperan sebagai perantara untuk kepentingan pribadi. "Udahlah untuk bangsa ini jangan kita main-main," tandasnya, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi.
Analisis Dampak Kekosongan BBM
Kekurangan stok BBM di SPBU swasta mungkin berdampak luas pada masyarakat dan sektor transportasi. Para pengemudi lebih memilih untuk menunggu dengan harapan mendapatkan pasokan yang baru, sementara sektor industri yang bergantung pada ketersediaan BBM dapat mengalami kesulitan operasional.
Masyarakat diharapkan memahami bahwa situasi ini bukan semata-mata soal pasokan, melainkan juga terkait tata kelola dan regulasi yang harus ditaati. Dalam era pemulihan pasca-pandemi, kepastian pasokan BBM menjadi sangat krusial bagi mobilitas ekonomi.
Komitmen Terhadap Aturan yang Ada
Bahlil mengingatkan semua pihak bahwa mengabaikan aturan yang ada tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Ia menegaskan bahwa semua warga negara wajib patuh pada aturan main yang berlaku di negara ini.
Pengaturan pasar BBM yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan. Dengan demikian, meskipun tekanan untuk menambah impor BBM sedang tinggi, Kementerian ESDM berkomitmen untuk menjaga integritas sistem yang sudah ada.
Pernyataan Bahlil dalam forum ini bukan hanya sekadar respon terhadap tuntutan untuk meningkatkan impor BBM. Ini adalah pengingat bahwa dalam menghadapi tantangan, diperlukan sikap disiplin dan kepatuhan terhadap regulasi agar ketersediaan BBM dapat terjamin untuk masa mendatang.
Source: finance.detik.com
